DPMPTSP Bantul Yakin Capaian Realisasi Investasi Lebihi Target

BANTUL—Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul optimistis capaian realisasi investasi di Bumi Projotamansari tahun ini terlampaui.

Pasalnya, hingga triwulan pertama saja, realisasi investasi sudah mencapai Rp261,5 miliar dari yang target yang ditetapkan, yakni sebesar Rp394,8 miliar.

Kepala DIPMPTSP, Annihayah menyampaikan target realisasi investasi secara nasional tahun ini sebesar Rp1.400 triliun yang terdiri dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara target DIY sebesar Rp2,82 triliun.

“Dari target realisasi investasi di DIY tahun ini dibagi ke kabupaten dan kota. Bantul dapat target Rp394,8 miliar atau 14% dari target DIY,” katanya dalam kegiatan Gerakan Pendampingan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (Geplak LKPM) di DPMPTSP Bantul, Selasa (4/7/2023).

Oleh sebab itu, pihaknya optimistis target realisasi investasi yang ditetapkan tahun ini tercapai, bahkan bisa melebihi dari target. “Hal itu berdasarkan data sampai triwulan pertama sudah mencapai Rp261,5 miliar atau sekitar 66,26 persen. Data itu terdiri dari PMDN sebesar Rp222,1 miliar dan PMA Rp39,8 miliar,” ujar dia.

Dari capaian investasi triwulan pertama tahun ini, imbuh Annihayah, berhasil menyerap tenaga kerja sebanyak 446 pekerja lokal dan dua tenaga kerja asing dari PMDN.

Sementara tambahan serapan tenaga kerja dari PMA sebanyak 332 pekerja lokal dan satu tenaga kerja asing. “Serapan tenaga kerja ini hanya tambahan di triwulan pertama tahun ini,” ucapnya.

BACA JUGA: Permudah Investasi, RDTR Kawasan Sekitar YIA Masuk Peta Digital KementerianATR/BPN

Adapun sektor penyumbang nilai investasi di Bantul pada triwulan pertama ini tertinggi didominasi dari sektor kesehatan, kemudian hotel dan restoran, perumahan, industri dan perkantoran, usaha transportasi, dan industri mineral nonlogam.

Upaya Strategis

Menurut Annihayah, untuk mencapai target realisasi investasi yang telah ditetapkan tidak lepas dari berbagai upaya yang dilakukan oleh DPMPTSP, di antaranya melalui Geplak LPMK baik perusahaan mikro sampai perusahaan besar.

Sebenarnya, kata dia, perusahaan mikro tidak wajib lapor tetapi diupayakan untuk tetap membuat laporan.

Sementara yang wajib lapor adalah perusahaan kecil dengan modal Rp1-5 miliar dan perusahaan menengah sampai besar dengan minimal modal Rp5-10 miliar. “Mereka ini yang wajib lapor” kata dia.

Penata Perizinan Ahli Madya DPMPTSP Bantul, Dewi Nurharjanti menambahkan, upaya atau strategi lainnya yang dilakukan adalah pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko. Kemudian pemberian insentif bagi pengusaha, dan membangun komunikasi dengan Pemda DIY, Pemerintah Pusat, dan pelaku usaha.

Lebih lanjut, Dewi mengatakan konsep perizinan usaha saat ini melalui pendekatan resiko, yakni trust but verify, peran pengawasan menjadi penting untuk memastikan kegiatan usaha sesuai dengan standar usaha.

Sementara prosedur permohonan perizinan berusaha disederhanakan dengan tetap mempertimbangkan tingkat resiko kegiatan usaha di masing-masing sektor.

Kendati demikian, upaya yang dilakukan DPMPTSP tersebut bukan berarti tanpa kendala. Dalam proses di lapangan terkadang petugas menghadapi berbagai kendala di antaranya pelaku usaha belum begitu familiar dengan Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sehingga membutuhkan pendampingan memalui bimbingan teknis.

Kemudian pelaku usaha belum mengetahui kewajiban untuk melakukan pelaporan, terutama pengusaha baru. Karena itu dibutukan bimtek atau pendampingan LKPM yang dilakukan setiap triwulan sekali.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.