Advertisement
Sikapi Kasus Antraks, Pemkab Gunungkidul Gagas Perda soal Ternak Mati
Sapi, ilustrasi antraks / Ilustrasi freepik
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Buntut maraknya kasus antraks di Gunungkidul, Pemkab akan menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang Ganti Rugi Hewan Ternak milik warga yang mati. Perda tentang ganti rugi ternak warga yang mati ini pernah mengemuka pada 2021 lalu.
Ganti rugi hewan ternak yang mati milik warga akan dianggarkan melalui APBD Gunungkidul. “Agar jadi solusi tradisi bradu atau membeli hewan ternak yang mati, agar kasus seperti ini tidak terulang,” kata Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul Wibawati Wulandari, Kamis (6/7/2023).
Advertisement
Wibawati menjelaskan perda tersebut sempat mandek dibahas pada 2021 karena anggaran Pemkab Gunungkidul terbatas. “Tapi akan kami bahas lagi, kemungkinan-kemungkinan lainnya,” ujarnya.
DPKH Gunungkidul, jelas Wibawati, sudah sering melakukan edukasi kesehatan hewan dimana hewan yang mati tidak layak disembelih. “Sosialisasi, komunikasi, dan edukasi sudah sering sekali kami lakukan, tapi ini karena tradisi butuh usaha ekstra agar masyarakat paham bahayanya konsumsi hewan yang sudah mati karena sakit lalu malah disembelih,” katanya.
BACA JUGA: Suspek Antraks Ditetapkan dengan Prosedur Pemeriksaan, Begini Detailnya
Besaran ganti rugi untuk hewan ternak warga yang mati, lanjut Wibawati, perlu pembahasan intensif. “Karena menyangkut anggaran itu perlu pembahasan dengan sektor lain juga, tapi yang penting masyarakat tidak menyembelih hewan yang sudah mati,” ucapnya.
Antraks di Gunungkidul, jelas WIbawati, bukan hal yang baru. “Sudah ada sejak Mei 2019, di beberapa lokasi, termasuk Gedangsari, Ponjong, dan Semanu ini. Kami sudah belajar banyak dari kejadian-kejadian antraks sebelum ini, akan kami tingkatkan lagi,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Wabup Sleman Tuntut Keterlibatan Setiap OPD Turunkan Angka Kemiskinan
Catat Rangkaian Kegiatan Menarik Selama HUT ke-74 Pemkab Kulonprogo
Pemkot Jogja Tingkatkan Kesehatan Masyarakat melalui Perbaikan RTLH
Sampah dari Jogja Dibuang ke TPST Piyungan, Sultan: Sampai Akhir 2025
Advertisement
Kuota Sampah Kota Jogja di TPA Piyungan Tersisa 2.400 Ton
Nelayan Kulonprogo Jarang Melaut karena Angin dan Ombak Tinggi
Sri Sultan HB X: Kita Harus Lebih Peka Terhadap Kondisi Masyarakat
PGRI Sleman Berharap Ada Bimtek Digitalisasi Pendidikan
Mayat Pria Ditemukan Mengambang di Sungai Oya Imogiri Bantul
Advertisement
Pemkab Bantul Percepat Pembukaan Gerai Kopdes Merah Putih
Jumlah KK Miskin di Sleman Mengalami Tren Penurunan
Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja Agar Bansos Tepat Sasaran
Bupati Bantul Wajibkan ASN Jadi Anggota Kopdes Merah Putih
SMA-SMK di Gunungkidul Siap Gelar Ujian TKA di Awal November
Advertisement
Serapan APBD Perubahan Sleman Capai 58 Persen dari Rp3,388 Triliun
Berita Pilihan
Advertisement
KPK Segera Umumkan Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Kouta Haji
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Pemkab Bantul Gelar Gerakan Pangan Murah Antisipasi Kenaikan Harga Pokok
- Terbaru! Jadwal KRL Jogja-Solo Rabu 17 September 2025
- Jadwal Bus Malioboro ke Pantai Baron Rabu 17 September 2025
- Jadwal Terbaru! KRL Solo-Jogja Hari Ini Rabu 17 September 2025
- Jadwal DAMRI Rabu 17 September 2025: Bandara YIA ke Jogja
Advertisement
Advertisement
