47 SPPG di Kota Jogja Operasional, MBG Bidik Kelompok 3B
Sebanyak 47 SPPG di Kota Jogja telah beroperasi dan bersertifikasi SLHS. Pemkot mendorong pengawasan serta perluasan sasaran MBG.
PPDB Online - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus setelah banyak aduan terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam sistem tersebut.
Sebagai daerah yang menerapkan sistem tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya meyakini sistem tersebut masih diperlukan dan ampuh diterapkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Sehingga wacana PPDB zonasi dihapus sebaiknya perlu dipertimbangkan.
Belum lagi, DIY juga menerapkan Asesmen Standaridisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dirasa mampu menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar di DIY.
“Kalau kita lihat hasil saat ini, khususnya SMA/SMK, kita sudah menghasilkan produk lulusan yang basis zonasi dan kita melihat sekarang kan sudah cukup merata [kualitas pendidikannya],” katanya.
Berkat sistem tersebut, dengan melihat pemerataan lulusan SMA/SMK Negeri yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), menurut Didik, pendidikan di DIY telah merata.
“Kalau lulusan yang diterima di PTN, saya kira di masing-masing sekolah sudah merata. Artinya proses pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan input siswa itu sudah terasa dampaknya dengan zonasi itu,” katanya.
Menurut Didik pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait sistem zonasi PPDB dihapus. Apabila nantinya sistem PPDB zonasi dihapus, menurut Didik, kebijakan PPDB DIY akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menunggu kebijakan [terkait sistem zonasi PPDB dihapus], kalau muncul Peraturan Presiden terkait PPDB zonasi, kemudian modelnya mau seperti apa, kami menunggu, nanti daerah menyesuaikan,” katanya. Setelah banyak orang tua murid mengeluhkan terjadinya kecurangan dalam PPDB zonasi, kebijakan yang ada di DIY sejak tahun 2018 tersebut tengah dikaji Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 47 SPPG di Kota Jogja telah beroperasi dan bersertifikasi SLHS. Pemkot mendorong pengawasan serta perluasan sasaran MBG.
Hiromu Tanaka takjub atmosfer Maguwoharjo saat debut kandang PSS dan bertekad membalas loyalitas suporter dengan kemenangan.
Dinkes Bantul menemukan bakteri Bacillus sp pada menu bistik galantin dalam kasus keracunan MBG di Jetis yang menimpa 53 orang.
Amran mengungkap 25 merek beras fortifikasi diduga tak sesuai label. Kerugian konsumen diperkirakan mencapai Rp89 triliun.
Utang luar negeri Indonesia mencapai Rp8.211,8 triliun per Juli 2026, naik 4,9% YoY. ULN publik naik, sedangkan swasta terkontraksi.
Kelok 23 Bantul-Gunungkidul diperpanjang demi mengurangi risiko tebing runtuh. DPRD DIY juga soroti potensi ekonomi dan pariwisata.