Pemkab Sleman Prioritaskan Pasien Cuci Darah untuk Reaktivasi BPJS
Sebanyak 22.866 peserta BPJS PBI APBN di Sleman dinonaktifkan. Pemkab memprioritaskan pasien kronis dan warga miskin untuk reaktivasi.
PPDB Online - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Presiden Joko Widodo tengah mempertimbangkan penghapusan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) zonasi dihapus setelah banyak aduan terkait dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam sistem tersebut.
Sebagai daerah yang menerapkan sistem tersebut, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, Didik Wardaya meyakini sistem tersebut masih diperlukan dan ampuh diterapkan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan. Sehingga wacana PPDB zonasi dihapus sebaiknya perlu dipertimbangkan.
Belum lagi, DIY juga menerapkan Asesmen Standaridisasi Pendidikan Daerah (ASPD) yang dirasa mampu menilai kualitas pendidikan di satuan pendidikan dasar di DIY.
“Kalau kita lihat hasil saat ini, khususnya SMA/SMK, kita sudah menghasilkan produk lulusan yang basis zonasi dan kita melihat sekarang kan sudah cukup merata [kualitas pendidikannya],” katanya.
Berkat sistem tersebut, dengan melihat pemerataan lulusan SMA/SMK Negeri yang diterima di perguruan tinggi negeri (PTN), menurut Didik, pendidikan di DIY telah merata.
“Kalau lulusan yang diterima di PTN, saya kira di masing-masing sekolah sudah merata. Artinya proses pemerataan kualitas pendidikan melalui pemerataan input siswa itu sudah terasa dampaknya dengan zonasi itu,” katanya.
Menurut Didik pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat terkait sistem zonasi PPDB dihapus. Apabila nantinya sistem PPDB zonasi dihapus, menurut Didik, kebijakan PPDB DIY akan mengikuti kebijakan pemerintah pusat.
“Kami menunggu kebijakan [terkait sistem zonasi PPDB dihapus], kalau muncul Peraturan Presiden terkait PPDB zonasi, kemudian modelnya mau seperti apa, kami menunggu, nanti daerah menyesuaikan,” katanya. Setelah banyak orang tua murid mengeluhkan terjadinya kecurangan dalam PPDB zonasi, kebijakan yang ada di DIY sejak tahun 2018 tersebut tengah dikaji Presiden Jokowi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sebanyak 22.866 peserta BPJS PBI APBN di Sleman dinonaktifkan. Pemkab memprioritaskan pasien kronis dan warga miskin untuk reaktivasi.
BNPB mewaspadai hujan ekstrem di enam provinsi hingga 11 November 2026. Sebanyak 3 kecamatan berstatus awas dan 74 siaga.
Mundur dari Rans Carnival, Kalapaa.id di Sleman justru menerima 1.000 pesanan berkat solidaritas warga. Uang persalinan istri Abdi kini tercukupi.
Layanan SIMMADE Gunungkidul hadir di Balai Kalurahan Wiladeg, Karangmojo, Selasa 10 November 2026. Simak jadwal, syarat, dan biayanya.
Imigrasi memastikan Tito Karnavian tidak dicekal ke luar negeri karena belum menerima permohonan pencegahan dari aparat penegak hukum.
Jadwal SIM Keliling Sleman Selasa 10 November 2026 tersedia di Halaman Parkir Indogrosir. Simak jam layanan serta persyaratannya.