APBD DIY Defisit Rp90 Miliar, Ini yang Kudu Dilakukan Pemda

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY mengalami defisit anggaran hingga Rp90 miliar. Defisit anggaran tersebut terjadi lantaran saat penetapan APBD 2023 lalu, diperkirakan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) 2023 dapat mencapai Rp 550 miliar, tetapi realisasinya, hingga akhir tahun ini diperkirakan hanya Rp460 miliar. 

Dengan adanya selisih perhitungan tersebut, Wakil Kepala DPRD DIY, Huda Tri Yudiana mengusulkan agar Pemda DIY melakukan efisiensi program yang tidak berdampak secara langsung pada masyarakat. 

“Selisih Rp90 miliar itu kan harus diselesaikan dengan tidak mengurangi kegiatan yang lain. Kami hanya mengurangi dua kegiatan besar, pertama untuk pengadaan tanah RSRespira,” katanya saat dihubungi melalui telepon, Jumat (25/8/2023). 

Dia menjelaskan, pada tahun ini Pemda DIY berencana membeli lahan untuk RS Respira sekitar Rp 90 miliar. Tetapi dengan adanya defisit anggaran tersebut, mala pembelian rumah sakit paru tersebut tahun ini dianggarkan separuhnya dulu, sedangkan sisanya akan masuk dalam anggaran tahun depan.

Diakui Huda, perhitungan nilai lahan RS Respira oleh appraisal baru rampung pada Oktober 2023. Sehingga apabila dianggarkan penuh, dikhawatirkan tidak dapat direalisasikan seluruhnya. “Karena untuk perizinan tata ruangnya, appraisalnya belum dikerjakan, belum selesai. Jadi kalau kita anggarkan penuh juga belum tentu bisa terserap di tahun ini,” katanya. 

Selain itu, menurut Huda tahun ini anggaran pembangunan gedung Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY hanya akan direalisasikan separuhnya. “Gedung BKD kan mau kita bangun sekitar Rp.70an dengan multiyears. Tahun ini kami sudah tandatangan MoU,” katanya. 

BACA JUGA: APBD untuk Pembiayaan Liga 3, Erick Thohir -

Sama seperti pembelian lahan RS Respira, anggaran pembangunan Gedung BKD DIY pun akan diteruskan pada anggaran APBD tahun depan.  “Kalua dipasang angka full juga tidak akan terserap. Konsekuensinya tahun depan kedua anggaran itu ditambahkan lagi, sehingga tahun depan kita menganggarkan RS Respira dan penganggaran Gedung BKD,” katanya. 

Untuk menutup selisih perhitungan tersebut, menurut Huda, skenario pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) Pemda DIY pernah terlintas. “TPP dikurangi memang pernah diangkat dalam penghantaran gubernur. Itu posisi TPP dikurangi, tapi dikembalikan lagi kita gantikan anggaran TPP dengan dua item besar itu dan efisiensi dalam macam-macam,” ucap dia. 

Dengan dua mekanisme anggaran tersebut, Huda pun memastikan tidak akan ada pemotongan TPP Pemda DIY.

Sementara Gubernur DIY, Sri Sultan HB X menyampaikan dalam Perubahan APBD 2023 dilakukan penyesuaian anggaran yang ada.  “Perubahan anggaran itu punya waktu untuk memenuhi kebutuhan. Karena ada rencana untuk membangun A, B, C, D, ternyata kita perhitungkan sampai akhir tahun tidak cukup. Sedangkan di APBD tidak bisa membangun lebih dari tahun yang ada, yang boleh hanya kebutuhan pokok yang dibayar,” katanya. 

Sementara menurut Sultan dengan adanya selisih perhitungan anggaran tersebut, maka rencana pembangunan tersebut akan disesuaikan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News