Masih Ada 900 Antrean PBG, Pemkot Jogja Targetkan Tuntas Segera
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menargetkan penyelesaian sekitar 900 berkas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini masih mengantre. Pemkot
LPG 3 Kg di pangkalan. - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, JOGJA–Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) DIY masih mengoordinasikan rencana pembelian liquefied petroleum gas (LPG) 3 kg menggunakan KTP.
Kepala Disperindag DIY, Syam Arjayanti menyampaikan saat ini pihaknya tengah mempersiapkan agar kebijakan tersebut dapat berlaku di DIY. Menurut Syam, saat ini pihaknya masih mempersiapkan data pengguna LPG 3 kg yang sesuai peruntukan.
“Untuk saat ini belum diberlakukan. Mulai berlaku Januari 2024,” katanya, Minggu (27/8/2023).
BACA JUGA: Heboh, Ada Penjual Es Krim Keliling Pakai Truk dengan Panel Surya
Untuk penyiapan data tersebut, menurut Syam pihaknya yang bekerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dan pihak terkait lainnya agar data pengguna LPG 3 kg dapat sesuai peruntukannya. Dia pun belum dapat memastikan kapan proses tersebut rampung. “Masih proses,” katanya.
Koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait menurut Syam terus dilakukan untuk memastikan subsidi LPG 3 kg tepat sasaran. “Dan kami baru mengadakan koordinasi dengan kab, pertamina dan OPD terkait. Karena diperlukan data by name by address-nya,” katanya.
Kebijakan tersebut merupakan langkah pemerintah pusat untuk memastikan LPG 3 kg tepat sasaran. Sebelumnya Direktur Jenderal (Dirjen) Minyak dan Gas Bumi (Migas) Tutuka Ariadji menyampaikan mulai 1 Januari 2024 hanya pengguna terdata yang dapat membeli LPG 3 kg.
Pendataan tersebut sebagai tindak lanjut Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan komitmen pemerintah melakukan langkah transformatif subsidi LPG 3 kg menjadi berbasis target penerima dan terintegrasi dengan program perlindungan sosial.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja menargetkan penyelesaian sekitar 900 berkas permohonan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang hingga kini masih mengantre. Pemkot
KPK mengungkap kasus pemerasan di Imigrasi berawal dari penyelidikan RPTKA 2025. Silmy Karim dan sejumlah pejabat jadi tersangka.
Kelulusan SMP Gunungkidul 2026 mencatat 7.935 siswa lulus. Delapan siswa tidak lulus karena mengundurkan diri sebelum ujian.
Dua penerima beasiswa Sukoharjo terancam gugur karena IPK rendah. Pemkab longgarkan syarat seleksi 2026.
Rupiah ditutup melemah ke Rp18.049 per dolar AS. Sentimen global, konflik Timur Tengah, dan harga minyak jadi pemicu utama.
Sertifikasi halal di desa wisata dinilai mampu meningkatkan kepercayaan wisatawan sekaligus mendorong ekonomi masyarakat.