Wali Kota Hasto Minta Tiap Kemantren di Jogja Terapkan Bapak Asuh Trotoar
Hasto Wardoyo meminta seluruh kemantren di Jogja meniru program Bapak Asuh Trotoar untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar
Rumah tak layak huni / Freepik
Harianjogja.com, JOGJA—Tahun ini, Pemda DIY menyiapkan anggaran lebih dari Rp27 miliar untuk menangani 435 rumah tak layak huni (RTLH) di DIY. Anggaran fantastis itu bersumber dari Dana Keistimewaan.
Paniradya Pati Kaistimewan, DIY Aris Eko Nugroho mengatakan program pembangunan tersebut menyasar RTLH yang berdiri sendiri dan yang terintegrasi. Bagi RTLH yang berdiri sendiri akan dilakukan pembangunan 410 unit rumah, sedangkan bagi RTLH yang terintegrasi akan dilakukan pembangunan terhadap 25 unit rumah.
Untuk RTLH terintegrasi, kata Aris akan dilakukan pembangunan rumah sekaligus fasilitas umum yang mendukung kawasan tempat tinggal tersebut, misalnya pembangunan tempat pengolahan sampah.
“Pelaksanaan RTLH terintegrasi dilakukan Pemda DIY melalui kalurahan. Tahun ini dilakukan di Kalurahan Wukirsari, Karangtengah dan Karangmojo [Kabupaten Bantul],” katanya, Minggu (27/8/2023).
BACA JUGA: Pakai Danais, Ratusan RTLH di DIY Dibangun
Dalam program tersebut menurut Aris RTLH akan dibangun kembali dengan gaya Jogja dengan anggaran Rp.50 juta per rumah.
Adapun, jumlah sasaran program pembangunan RTLH tersebut, diakuinya tahun ini mengalami penambahan daripada tahun lalu. Jika di tahun lalu hanya menyasar 40 unit, tahun ini jumlahnya meningkat jadi 435 unit.
Sayangnya, untuk tahun depan, Aris belum bisa memastikannya lantaran masih akan disesuaikan dengan kondisi keuangan Pemda DIY.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hasto Wardoyo meminta seluruh kemantren di Jogja meniru program Bapak Asuh Trotoar untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan trotoar
DPMPTSP Sleman menggelar Forum Konsultasi Publik untuk menyempurnakan standar pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.
Penanganan stunting perlu melibatkan berbagai sektor, mulai dari kesehatan, kemiskinan, pola asuh, hingga lingkungan. DPAD DIY dan DPRD DIY mendorong peningkata
Kemenhub menegaskan Zero ODOL berlaku 1 Januari 2027 tanpa toleransi. Sistem WIM, Ferizy, dan ETLE HUB disiapkan untuk menertibkan truk.
Ketua Komisi D DPRD Sleman M. Arif Priyosusanto mengajak warga peduli terhadap keluarga dengan anak stunting dan meningkatkan pemahaman gizi.
DPRD Kota Jogja memperluas batas desil tiga program bantuan sosial untuk menjangkau warga yang membutuhkan tetapi belum terakomodasi.