Advertisement
Pemilu 2024, Bawaslu Sleman: Kami Siap Menindaklanjuti Dugaan Politik Uang
Ilustrasi Pemilu / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman, siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat dugaan politik uang yang terjadi selama tahapan persiapan dan pelaksanaan Pemilu 2024.
"Kami siap untuk menindaklanjuti dengan melakukan kajian dan pencermatan setiap laporan masyarakat terkait adanya dugaan politik uang pada tahapan Pemilu 2024," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar di Sleman, Kamis (28/9/2023).
Advertisement
Menurut dia, politik uang masuk dalam pelanggaran Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017, dan merupakan tindak pidana dalam Pemilu.
"Bukan hanya pelaku saja, penerima politik uang bisa dijerat Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 2017 dengan ancaman pidana penjara selama tiga tahun dan denda," katanya.
Ia mengatakan yang dimaksud dengan politik uang yakni segala bentuk upaya suap menyuap pemilih dengan memberikan imbalan, bisa berupa uang atau barang dan jasa supaya preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada penyuap.
BACA JUGA: ASN DIY Dilarang Berkomentar, Share & Like Peserta Pemilu
"Politik uang juga bisa berupa pemanfaatan fasilitas negara untuk keuntungan pribadi kaitannya dengan pemilu, pemberian fasilitas jalan raya maupun pemberian fasilitas jembatan dan bantuan sosial [bansos] yang menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi," katanya.
Arjuna mengimbau masyarakat untuk melapor jika menemukan indikasi politik uang menjelang Pemilu 2024.
"Kalau melihat, menemukan ada dugaan politik uang dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat seperti penyaluran bantuan pemerintah yang didompleng untuk kepentingan parpol atau pribadi [bacaleg], silakan melapor ke Bawaslu Sleman," katanya.
Ia mengatakan, laporan bisa disampaikan ke tingkat terendah atau pengawas pemilu desa, pengawas kecamatan sesuai dengan lokasi atau wilayahnya.
"Laporan bisa dilakukan secara langsung ke pengawas pemilu atau secara daring melalui aplikasi Sigap Lapor yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melaporkan dugaan kecurangan dan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2024," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
DPRD Jogja Bakal Temui Gusti Mangkubumi, Cari Solusi Terkait Sengketa KAI dan Warga Sekitar Stasiun Lempuyangan
Surati Sri Sultan, Orang Tua Siswa SMP di Jogja Minta Dugaan Kebocoran Soal ASPD Diusut Tuntas
Menilik Budaya bersama Event Budaya Terbesar UGM Residence
Proses Hukum Kasus Mbah Tupon di Bantul Segera Masuk Tahap Pengadilan
Advertisement
Donatur Food Bank Lumbung Mataram Jogja Terus Bertambah, Ini Daftarnya
Tim Hukum Pemkab Bantul Dampingi Pengusutan Kasus Tanah Keluarga Bryan
Truk Bermuatan Batu Alam Kecelakaan Tunggal di Piyungan, Sopir Meninggal di Tempat
Jadwal Perpanjangan SIM Keliling di Sleman, Jumat 9 Mei 2025
Advertisement
Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian Penting Untuk Percepatan Swasembada Pangan
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo, Jumat 9 Mei 2025
Rasa Aman Mahasiswa Rantau di Jogja Berkat BPJS Kesehatan
Kerja Sama Dengan Saemaul Undong Kembangkan Agroeduwisata Di Nanggulan
Sekolah di Jogja Dibidik Dukungan Internet Gratis hingga Beasiswa Pendidikan
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul, Jumat 9 Mei 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Menteri PU Targetkan 66 Sekolah Rakyat Dapat Diresmikan Prabowo Juli 2025
Advertisement
Jembatan Kaca Seruni Point Perkuat Daya Tarik Wisata di Kawasan Bromo
Advertisement
Berita Populer
- Frekuensi Perjalanan Kereta Api Lebih Padat pada Libur Waisak, KAI Daop 6 Jogja Himbau Masyarakat Berhati-hati
- Warga Tangkap Terduga Pelaku Pelecehan Seksual Anak di Semin Gunungkidul
- Petugas BPBD Bantul Evakuasi Pekerja yang Tersengat Listrik di Banguntapan
- Belasan Peserta Seleksi PPPK Tahap II di Sleman Gugur Tanpa Lalui Seleksi Kompetensi
- Pria Paruh Baya Tersengat Listrik Saat Tengah Bekerja di Banguntapan Bantul
Advertisement
Advertisement
