Sawah di Depok Sleman Terbengkalai, Dispertaru Siapkan Strategi Baru
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Sampah - Ilustrasi Freepik
Harianjogja.com, BANTUL–Sempat beredar di Instagram Merapi Uncover unggah seseorang yang memperlihatkan banyak sampah di Sungai Code, Sewon, Bantul.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantul, Ari Budi Nugroho menyampaikan saat ini dengan adanya pembatasan pembuangan sampah yang berlaku, maka terjadi pembuangan sampah sembarangan di beberapa tempat.
“Jadi memang saat ini situasi sampah memang sedang dalam kondisi yang tidak optimal. Ada pembatasan pembuangan sampah, sehingga pelayanan menjadi tidak optimal baik yang dilakukan pemerintah atau swasta. Mungkin tidak hanya di sungai, tetapi juga di jalan,” katanya, Jumat (13/10/2023).
Dia pun meminta seluruh pihak dapat bersinergi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Bantul. Dia pun mengajak masyarakat untuk turut mengolah sampahnya masing-masing dan tidak membuang sampah sembarangan.
“Kita bersama-sama mengatasi permasalahan ini, ya masyarakat, semua pihak mengatasi sampah dari sumber. Marilah bersama semampu kita memilah, apa pun yang bisa dilakukan, mengolah yang bisa diolah,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Dispertaru Sleman mencatat 1.500 hektare sawah di Depok berubah menjadi semak belukar. Revisi RTRW disiapkan untuk menghidupkan lahan pertanian.
Bareskrim akan memaparkan hasil gelar perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo di Kejagung pada Jumat, 20 November 2026.
Pertamina Patra Niaga memperkuat pasokan BBM dan LPG menjelang Nataru 2026/2027 melalui optimalisasi kilang dan penambahan armada distribusi.
KPK mendalami kewenangan penerbitan HGB dan HGU saat memeriksa dua Dirjen ATR/BPN dalam penyidikan dugaan korupsi.
DKI Jakarta dan DIY memaparkan strategi efisiensi anggaran, digitalisasi pembayaran, serta creative financing dalam validasi IPKD 2026.
Rencana koperasi membangun kilang minyak goreng pada 2027 dinilai berpeluang menekan harga, tetapi menghadapi risiko modal, pasokan, dan tata kelola.