Upah Murah di Jogja Jadi Bahan Refleksi Peringatan Sumpah Pemuda

Harianjogja.com, JOGJA—Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY menyinggung soal upah pekerja murah di Jogja bertepatan dengan peringatan Sumpah Pemuda yang jatuh setiap tanggal 28 Oktober. Perjuangan pemuda yang digagas lewat Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 silam, dinilai jadi momentum yang tepat untuk merefleksikan cita-cita soal pekerjaan dan penghidupan yang layak.

Koordinator MPBI DIY Irsad Ade Irawan mengatakan Sumpah Pemuda yang diperingati setiap tahun hendaknya dijadikan ajang refleksi terhadap nasib pekerja muda dan milenial masa kini. Ia menyebut, banyak hal yang mesti diperhatikan terutama soal pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan atau upah layak bagi pekerja muda, apakah sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan.

"Salah satu cara untuk mengukur kehidupan layak, adalah dengan mengukur daya beli. Dalam konteks perburuhan, untuk mengukur hidup layak yaitu dengan menggunakan indikator daya beli buruh, dalam hal ini upah, terhadap sejumlah kebutuhan pokok, dalam hal ini adalah komponen hidup layak," katanya, Sabtu (28/10/2023).

Isu soal pekerja muda atau milenial dan generasi Z cukup banyak dibicarakan beberapa tahun belakangan. Menurut Irsad, studi Deloitte pada 2022, hampir separuh dari generasi Z (46 persen) di seluruh dunia mengandalkan gaji dari pekerjaan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan khawatir bahwa mereka tidak akan dapat mencukupi pengeluaran.

Sementara jika dikaitkan dengan kondisi di Jogja, data sensus penduduk 2020 oleh BPS menyebutkan bahwa keberadaan generasi X, generasi Y, dan generasi Z mendominasi kelompok penduduk berdasarkan usia di DIY. Persentase generasi Z ada di angka 23,73 persen dari 3.668.719 jumlah total penduduk DIY. Generasi X 23,43 persen, sedangkan Generasi milenial 22, 96 persen.

BACA JUGA: Safari Politik di Boyolali, Gibran Rakabuming Berdialog dengan Perajin

"Namun sebagian milenial dan generasi Z di Jogja harus menghadapi upah murah. Pada awal Oktober 2023, kami melakukan survei terhadap angka kebutuhan hidup layak (KHL). Hasil survei menunjukan bahwa KHL buruh di Jogja lebih besar dari upah minimum kabupaten kota (UMK) se-DIY," katanya.

Kondisi yang demikian dinilainya membuat buruh mengalami besar pasak daripada tiang atau defisit ekonomi. Maka tak heran jika serikat buruh di DIY menuntut upah yang lebih layak setiap tahunnya.

Masalah pengupahan hal yang sangat penting bagi salah satu program strategis untuk pengentasan kemiskinan. Pemerintah Pusat dan daerah, kata Irsad harus mengambil kebijakan yang lebih berpihak pada upah buruh.

"Hal ini perlu dilakukan untuk menekan ketimpangan pendapatan yang selama ini menjadi masalah utama dalam pemerataan kesejahteraan," jelasnya.

Pada peringatan Sumpah Pemuda 2023 ini sekaligus menjelang ditetapkannya kebijakan upah 2024, pihaknya meminta upah buruh di wilayah setempat naik 50 persen. Selain itu Pemda DIY diminta untuk memberikan beasiswa kuliah malam dan/atau menyelenggarakan universitas terbuka bagi pekerja Generasi Z yang belum mampu mengakses pendidikan tinggi.

"Pemda DIY juga harus mengembangkan program dan kesempatan pengembangan karier bagi pekerja generasi Z serta jaminan dan asuransi perumahan dan memberikan bantuan modal bagi koperasi buruh," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News