Advertisement
Bawaslu Sleman: Caleg Dilarang Mendompleng Bantuan Pemerintah, Bisa Dipidana!
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, SLEMAN—Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sleman kembali mengingatkan kepada calon legislatif (caleg) untuk tidak memanfaatkan bantuan pemerintah guna kepentingan Pemilu 2024. Jika hal itu dilakukan, caleg yang bersangkutan bisa terjerat pidana.
"Karena itu bisa masuk ranah pidana. Karena penempelan atau pemberian stiker berisi gambar caleg maupun nomor urut dalam bentuk bantuan sosial itu tidak diperkenankan," kata Ketua Bawaslu Sleman Arjuna Al Ichsan Siregar, Jumat (10/11/2023).
Advertisement
BACA JUGA : Caleg DPRD Jogja Ditetapkan 493 Orang, 13 Caleg Diganti, 4 Caleg Pindah Dapil
Oleh karena itu Bawaslu meminta masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap kemungkinan adanya pelanggaran Pemilu 2024. Bawaslu meminta masyarakat melaporkan pelanggaran yang ada disekitarnya kepada Panwascam dan Bawaslu Sleman. "Bisa dilaporkan ke Panwascam atau ke kami melalui WhatsApp," lanjut Arjuna.
Nantinya laporan dari masyarakat akan diproses melalui penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. "Setelah itu akan dilakukan pencermatan. Jika memenuhi unsur pelanggaran akan ditindak," katanya.
Disisi lain, Kepala Subbagian Perencanaan dan Operasi Satpol PP Sleman Budi Raharjo mengungkapkan berdasarkan koordinasi awal dengan KPU, Bawaslu dan Kepolisian setempat, kemungkinan penertiban APK usai penetapan DCT baru akan dilakukan setelah adanya revisi atas Peraturan Bupati (Perbup) Sleman Nomor 5/2019 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye.
Diharapkan dengan adanya revisi tersebut maka payung hukum untuk penindakan dan penertiban APK bisa optimal. “Untuk penertiban sendiri, nanti kami akan berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU dan kepolisian," ujarnya.
BACA JUGA : KPU Tegaskan Tak Wajib Publikasikan Status Hukum Caleg Pemilu 2024
Lebih lanjut, Budi mengungkapkan, meski masih menunggu adanya revisi Perbup soal pemasangan APK, Satpol PP Sleman sendiri sejauh ini telah melakukan penertiban Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang dipasang sebelum penetapan DCT. Ada ratusan APS telah ditertibkan oleh Satpol PP Sleman.
"Hingga Oktober 2023, jumlah APS yang ditertibkan sekitar 621 buah," ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Reservasi Hotel di Bantul Libur saat Libur Nataru Capai 70 Persen
Libur Akhir Tahun, Konsentrasi Wisatawan Disebar Tak Terpusat di Kota Jogja
Jelang Nataru, Stok Bahan Pokok di Sleman Aman
Ade Armando Singgung Politik Dinasti di Jogja, Ini Sejarah Keistimewaan DIY Penting untuk Diketahui
Advertisement
Status Darurat Kekeringan di Kulonprogo Berakhir, Permintaan Dropping Air Tetap Dilayani
Retribusi KIR Dihapus, Sleman Kehilangan PAD Senilai Rp1,5 Miliar
Catat! Ini Jadwal Pasar Murah di Sleman pada Bulan Desember
Uji Coba Operasional TPST Tamanmartani, DLH Sleman Siapkan 30 Pekerja
Libur Akhir Tahun, Dinas Pariwisata Gunungkidul Memperbanyak Promosi
Advertisement
Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Respons PSI DIY
Ade Armando Singgung Politik Dinasti Jogja, Ini Komentar Sultan HB X
Bawaslu DIY Sosialisasikan JDIH ke Civitas Akademika
Ade Armando Minta Maaf Soal Komentar Politik Dinasti di Jogja, Nitizen Ingin PSI Klarifikasi
Jadwal Pemadaman Listrik Hari Ini Mulai Jam 10.00 WIB, Cek Lokasinya di Sini
Advertisement
Top 7 News Harian Jogja Online, Senin 4 Desember 2023
Berita Pilihan
Advertisement
Dirut Garuda Larang Karyawan Gunakan Jatah Tiket Gratis saat Libur Nataru
Advertisement
Jelang Natal Saatnya Wisata Ziarah ke Goa Maria Tritis di Gunungkidul, Ini Rute dan Sejarahnya
Advertisement
Berita Populer
- Tak Kantongi Izin Kepolisian, Empat Agenda Kampanye di Jogja Batal
- DP3AP2KB Beberkan Penyebab Stunting di Kota Jogja
- 10 Kandidat Pemilu Jogja Diduga Langgar APK, Paling Banyak di Umbulharjo
- Kampanye Bagi-bagi Susu dan Minyak Goreng, Bawaslu Jogja Bilang Begini
- Antisipasi Kemacetan Saat Libur Nataru, Ini yang Dilakukan Pemkot Jogja
Advertisement
Advertisement
