Kejahatan DIY Merajalela, Penjaga TPR Parangtritis Disabet Celurit
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Ilustrasi alat peraga kampanye. (Harian Jogja-Beny Prasetya)
Harianjogja.com, JOGJA—Bawaslu DIY membubarkan salah satu acara yang disinyalir kegiatan kader yang berkedok kampanye di wilayah Bantul. Temuan itu dinilai melanggar aturan lantaran tidak diselenggarakan oleh penyelenggara kampanye, sehingga dibubarkan secara persuasif untuk menghindari kampanye ilegal atau tidak berizin.
Ketua Bawaslu DIY Mohammad Najib menerangkan hari ketiga penyelenggaraan kampanye masih relatif sepi di wilayah setempat. Hanya pengawas lapangan masih ada yang menemukan tindakan pelanggaran seperti kampanye tidak resmi atau kampanye terselubung dari peserta Pemilu 2024.
Baca Juga: Bawaslu Sebut 5-6 Hari ke Depan Belum Ada Parpol dan Calon DPD yang Kampanye
"Masih relatif sepi meskipun kami menduga laporan dari teman-teman pengawas di lapangan itu ada cara untuk menggelar kampanye tidak resmi dengan pertemuan yang menghadirkan calon. Kami menduga itu dimanfaatkan untuk kampanye terselubung," katanya, Kamis (30/11/2023).
"Tapi prinsip kami di lapangan tetap akan mengawasi meskipun judulnya bukan kampanye sepanjang di situ ada calon, ada masyarakat itu pasti potensi untuk digunakan sebagai bentuk kampanye, sehingga kami akan mencegah pelanggaran. Bahkan sempat juga ada yang dibubarkan untuk mencegah," lanjutnya.
Baca Juga: PILKADA 2020: ASN di Gunungkidul Diduga Melakukan Kampanye Terselubung
Najib menyatakan pada prinsipnya tidak ada penyelenggaraan kampanye yang digelar di luar penyelenggara kampanye. Dengan begitu jika petugas menemukan ada praktik kampanye ilegal maka secara persuasif akan coba untuk disetop oleh petugas Bawaslu DIY. Mestinya setiap penyelenggaraan kampanye harus mengantongi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) kampanye dari aparat kepolisian.
"Jumlahnya memang tidak banyak, ada di Bantul kemarin saya lupa persisnya. Ada indikasi mengumpulkan masyarakat yang disitu ada calonnya. Mereka beralasan bahwa itu pertemuan kader, tapi kalau kader itu kan identifikasinya akan jelas ya. Namun kalau masyarakat pemilih kan pasti beda lagi, jadi karena itu kami mengimbau kan enggak ada sulitnya kalau kemudian melaksanakan itu terus terang aja," kata Najib.
Baca Juga: Diduga Kampanye Terselubung, Sri Mulyani dan Luhut Dipanggil Bawaslu
Dia menambahkan potensi pelanggaran seperti itu akan terus terjadi ke depannya. Untuk itu petugas Bawaslu DIY akan terus bergerak dan waspada dengan segala macam potensi pelanggaran. Pihaknya akan mencermati kegiatan yang bentuknya kerumunan yang di dalamnya dihadiri oleh peserta Pemilu 2024. Selain itu, Bawaslu juga akan bekerja sama dengan intelijen kepolisian untuk mengumpulkan informasi.
"Saya menduga itu terjadi karena cara calon untuk kemudian meraih dukungan tanpa harus repot urus surat izin. Kedua itu bentuk dari keingingan pendukung agar calonnya menang, sehingga ada prakarsa dari masyarakat pendukungnya. Kita akan lihat dari hari ke hari berikutnya apakah masih sepi terkait dengan soal kampanye yang resmi tapi yang terselubung itu pasti terjadi," pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Penjaga TPR lama Pantai Parangtritis disabet clurit oleh pelaku tak dikenal. Polisi masih memburu pelaku dan mendalami motif penyerangan.
Israel kembali menyerang armada bantuan Gaza di laut internasional. Puluhan kapal disita dan ratusan aktivis ditahan.
Jadwal KRL Solo–Jogja 20 Mei 2026 lengkap semua stasiun dari Palur ke Tugu. Cek jam berangkat terbaru dan tarif Rp8.000.
Pengurusan SKKH di Sleman masih sepi jelang Iduladha 2026. DP3 tingkatkan pengawasan karena ancaman PMK masih ada.
Lima WNI ditahan Israel saat misi kemanusiaan ke Gaza. Pemerintah RI mendesak pembebasan dan perlindungan.
UMKM di RTP Bulak Tabak Kulonprogo mengeluh sepi pembeli saat musim haji 2026, dampak ekonomi dari embarkasi belum terasa.