Tanggapi Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Kampanye, Anies: Biar Rakyat yang Menilai

Harianjogja.com, JOGJA-Calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan, pernyataan Presiden Joko Widodo soal pemimpin negara boleh berkampanye dan memihak salah satu pasangan calon presiden harus diuji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anies mengatakan, ahli hukum tata negara perlu beropini soal pernyataan Jokowi itu, sisanya biar masyarakat yang menilai. 

"Kita ingin menjaga supaya negara ini tetap menjadi negara hukum, di mana semua yang menjalankan kewenangan merujuk pada aturan hukum, bukan merujuk pada selera. Monggo para ahli hukum tata negara menyampaikan penjelasan apakah yang disampaikan pak Presiden sesuai dengan ketentuan hukum kita atau tidak, sesudahnya rakyat bisa menilai," kata Anies seusai bertemu Sultan di Kompleks Kepatihan, Jogja, Rabu (24/1/2024). 

Menurut Anies, penjelasan soal boleh atau tidaknya Presiden berkampanye dan mendukung salah satu paslon presiden di Pemilu 2024 harus merujuk pada ketentuan hukum. Penilaian tidak boleh subjektif. Hal ini, kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga sesuai dengan misi yang diusung pihaknya soal narasi perubahan. Jalannya roda pemerintahan dan kebijakan negara berikut pemimpinnya tidak boleh sesuai selera masing-masing. 

"Namun diatur pakai aturan hukum dan tidak diatur oleh kepentingan tapi oleh aturan hukum, jangan sampai jadi negara kekuasaan di mana hukum diatur oleh penguasa, nah kita ingin penguasa diatur oleh hukum," jelasnya.

BACA JUGA: Jokowi Sebut Presiden Boleh Kampanye Asal Tidak Menggunakan Fasilitas Negara

Anies tak mempersoalkan apakah sikap pasang badannya Presiden terhadap hasil Pemilu nanti bakal merepotkan bagi kelompoknya, yang patut diperhatikan adalah kepentingan rakyat. Menurut Anies, penderitaan masyarakat sekarang sudah semakin parah, biaya hidup malah, lapangan pekerjaan sulit dan lain sebagainya. Oleh karenanya jangan lagi tambah dipersulit dengan aturan tata negara yang tidak ditaati. 

"Yang penting kerepotan rakyat itu sudah tinggi sekali sekarang, biaya hidup mahal, lapangan kerja sulit, jangan ditambahi dengan kerepotan tata aturan negara yang tidak ditaati, bagi kami serepot-repotnya yang kami hadapi masih lebih repot rakyat, ya kita siap hadapi aja dan itu bagian dari konsekuensi," katanya. 

Anies juga percaya bahwa semua perjalanan dan proses dalam Pemilu selalu membuahkan hikmah bagi kelompoknya meski berkali-kali direcoki. "Kami sering alami, dilarang di sini, dilarang disini akhirnya kami dapat tempat yang tidak diduga sebelumnya. Ee, malah digratiskan, berarti itu kan seperti bagaimana kita itu sebenarnya mau digratiskan tapi jalannya begitu, nah itu sering sekali kami alami disini dilarang, disana dilarang tapi di beberapa tempat dibantu gratis, dikasih makan panitianya," pungkas dia. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.