Wamendagri Sebut Usulan Kewarganegaraan Ganda Masih Dikaji
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Tapping Box Pajak - Ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Pemerintah Kabupaten Kulonprogo terus berupaya memperluas jaringan layanan berbasis digital dan sarana edukasi transaksi non-tunai kepada masyarakat dalam rangka optimalisasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kulonprogo Taufik Amrullah di Kulonprogo, Senin (29/1/2024), mengatakan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 2024 sejumlah Rp26,89 miliar dengan jumlah SPPT sebanyak 358.611 lembar.
“Kami menginformasikan bahwa pembayaran PBB P2 Kabupaten Kulonprogo dapat dilakukan melalui beberapa kanal pembayaran yaitu Bank BPD DIY dan jaringan agen laku pandai. Selain itu juga dapat dilakukan pada Kantor Pos Indonesia, jejaring Alfamart juga melalui gopay, LinkAja, Tokopedia, Shopee, JogjaKita dan DANA," kata Taufik.
Ia mengatakan perluasan layanan ini diharapkan mempermudah masyarakat membayar PBB-P2 di lokasi terdekat.
"Harapannya masyarakat membayar tepat waktu dan mempermudah dan mendekatkan layanan," katanya.
Sementara itu, Penjabat Bupati Kulon Progo Ni Made Dwipanti Indrayanti berharap kepada seluruh ASN, panewu dan lurah, agar menjadi contoh dan lebih intensif dalam mensosialisasikan pentingnya membayar pajak untuk keberlangsungan pembangunan Kabupaten Kulon Progo.
BACA JUGA: BKAD Kulonprogo Jemput Bola Pembayaran PBB-P2
“Saya juga menekankan kepada ASN Kulon Progo untuk dapat menjadi contoh yang baik di masyarakat dalam ketaatan membayar pajak, dengan melakukan pembayaran pada awal waktu, segera setelah SPPT diterima," kata Ni Made.
Ni Made juga mengimbau kepada wajib pajak untuk melunasi pajak PBB P2 di awal waktu sebelum jatuh tempo.
“Saya mengimbau kepada wajib pajak untuk melunasi pajak PBB P2 di awal waktu sebelum jatuh tempo pada 30 September 2024, kecuali untuk Kapanewon Wates jatuh tempo pembayaran PBB P2 2024 pada 31 Agustus 2024," kata Ni Made.
Sebagai upaya untuk lebih memudahkan dan mendekatkan pelayanan pajak daerah kepada masyarakat selaku wajib pajak, maka di 2024 , BKAD menjalin kerja sama dengan Bank Kulon Progo sebagai salah satu mitra pembayaran pajak daerah, termasuk PBB P2.
“Mulai tahun 2024 ini, wajib pajak dapat membayar pajak daerah melalui Bank Kulon Progo”, kata Ni Made.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Wamendagri Bima Arya menyatakan pemerintah belum membahas usulan kewarganegaraan ganda dan masih mengkaji aspek hukum serta data pendukung.
Gempa M7,1 di Jepang diduga berkaitan dengan sesar yang belum retak sejak gempa besar 2016. Ahli ungkap potensi gempa susulan.
KPK menahan anggota DPRD Jatim Moch Mahrus terkait dugaan suap dana hibah pokmas kepada Anwar Sadad.
PSIM Jogja masih mengevaluasi masa depan Nermin Haljeta jelang Super League 2026/2027, sementara Franco Ramos dipastikan bertahan.
BBPOM Yogyakarta mempercepat penerbitan NIE bagi UMKM pangan olahan agar produk lokal Jogja aman, bermutu, dan mampu bersaing.
Wapres Gibran bertemu Hun Many membahas reformasi birokrasi, olahraga, serta penanganan TPPO terkait penipuan daring.