Dewan Guru Besar UMY Sampaikan Kritik ke Jokowi

Harianjogja.com, BANTUL—Dewan Guru Besar Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyampaikan kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai melanggar konstitusi. Seluruh penyelenggara negara diminta bersikap netral dan adil selama penyelenggaraan Pemilu. 

Guru Besar UMY, Profesor Akif Khilmiyah menilai Presiden Joko Widodo telah melanggar konstitusi yang serius atas penyalahgunaan fasilitas negara dengan kewenangan yang dimilikinya. Menurut dia, pernyataan sikap Dewan Guru Besar UMY dilakukan untuk mendesak Presiden Joko Widodo menjalankan kewajiban konstitusionalnya demi mewujudkan pelaksanaan Pemilu 2024 yang jujur dan adil. 

“Kami menuntut para penyelenggara negara serta aparat hukum seperti polisi dan kejaksaan untuk bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024. Termasuk juga kepada lembaga peradilan yang harus mengedepankan independensi dan imparsialitas dalam menangani berbagai sengketa serta pelanggaran selama proses Pemilu 2024 agar terlaksana secara jujur dan adil,” katanya di Gedung AR. Fachrudin, Sabtu (3/2/2024).

BACA JUGA: Gelombang Kritik dari Kampus: Forum Rektor Muhammadiyah Aisyiyah Minta Presiden Kedepankan Etika

Akif juga mengingatkan agar KPU, Bawaslu, DKPP serta seluruh organisasi di bawahnya untuk bersikap independen sebagai pelaksana Pemilu 2024. Dia juga mendesak partai politik menghentikan praktik politik uang serta penyalahgunaan kekuasaan, dan lebih mengedepankan politik gagasan guna mengedukasi masyarakat dalam wawasan politik.

“Rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sesungguhnya, sehingga harus mulai bergerak untuk mengingatkan segenap penyelenggara negara agar mereka mematuhi konstitusi dan merawat demokrasi Indonesia. Kami mengimbau kepada seluruh rakyat Indonesia untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan Pemilu 2024 agar bermartabat, beradab, jujur dan adil, demi menghasilkan pemimpin yang visioner dan berani menegakkan prinsip-prinsip konstitusi,” katanya. 

BACA JUGA: Petisi Bulaksumur, Akademisi UGM Sebut Jokowi Keluar dari Jalur Demokrasi

Sementara, Sekretaris Dewan Guru Besar UMY, Profesor Imamudin Yuliadi memandang fenomena yang terjadi atas pernyataan sikap dari beberapa perguruan tinggi lainnya menjadi pertanda adanya keprihatinan terhadap kondisi Indonesia akhir-akhir ini, yang tidak lepas dari kontestasi Pemilu 2024.

“Pengawalan Pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, jujur, adil, dan bermartabat juga menjadi tanggung jawab dari perguruan tinggi. Pernyataan sikap ini juga sebagai sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat, karena perguruan tinggi wajib mengambil bagian untuk mencerdaskan masyarakat termasuk dalam konteks sosial dan politik,” katanya. 

Imamudin juga menegaskan bahwa Dewan Guru Besar UMY tidak menilai baik atau buruknya kinerja pemerintah, namun hanya ingin melihat apakah kiblat dari pemerintah sudah sesuai dengan yang tercantum dalam konstitusi. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News