Pertahankan Indeks Demokrasi Indonesia, Bakesbangpol DIY Gelar FGD

JOGJA—Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) DIY 2022 yang dirilis pada 2023 menempati peringkat pertama di tingkat nasional dengan nilai 85,62. Pemda DIY berupaya mempertahankan posisi ini untuk menjaga iklim demokrasi di DIY.

Dalam upaya ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) IDI dengan tema Menuju Demokrasi yang Berkelanjutan, Strategi Mempertahankan Peringkat IDI DIY, dengan sejumlah lembaga terkait di Grage Bussines Hotel, Senin (19/2/2024).

Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda Badan Kesbangpol DIY, Sih Utami menjelaskan FGD ini digelar untuk mencari dan mengonfirmasi dokumen apa saja yang menjadi penilaian untuk IDI 2023. “Ada 22 indikator penilaian, merambah sektor politik, ekonomi dan sosial budaya,” ujarnya, Senin.

Beberapa indikator di antaranya yakni keterbukaan inforamasi; kebebasan pers; kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat dan berpendapat; kebebasan berkeyakinan; pemenuhan hak pekerja, kesetaraan gender, kesetaraan dalam pelayanan dasar dan sebagainya.

Di DIY, IDI sudah dimasukkan dalam Indeks Kinerja Utama (IKU) Gubernur DIY. Sebelumnya DIY juga pernah menduduki peringkat pertama yakni pada 2017. Namun setelah itu sempat menurun dan akhirnya kembali di posisi teratas pada 2022. “Harapannya tahun ini juga bisa rangking pertama lagi dan nilainya naik. Tapi banyak faktor yang akan mempengaruhi, seperti demo, kemerdekaan berserikat seperti demo itu, ada tidak yang ditentang oleh aparat, atau antar masayarakat misalnya ormas. Itu akan berpengaruh,” paparnya.

Beberapa strategi untuk penguatan capaian IDI DIY diantaranya me-review capaian pada masing-masing indikator; mencermati indikator dengan nilai tinggi dan rendah agar bisa ditingkatkan; menerapkan target nilai tertinggi pada indikator secara terukur; mengoptimalkan forum pokja IDI.

Catatan Kebebasan Demokrasi

Hadir dalam kegiatan ini, Wakil Pemred Harian Jogja, Nugroho Nurcahyo menyoroti pada 2023 ini terdapat beberapa catatan kebebasan demokrasi, di antaranya penolakan Rocky Gerung sebagai narasumber diskusi di Gamping, pembatalan izin Desak Anies di Museum Diponegoro Wiratama dan beberapa kejadian pada masa kampanye.

“Menjelang masa kampanye ada perusakan bendera dan spanduk di Banguntapan, perusakan APK [alat peraga kampanye] parpol di Kota Jogja. Kemudian terkait dengan netralitas setahu kami tidak dilanjutkan di Gakkumdu, seperti lurah di Banyuroto pakai kaos parpol saat jalan sehat di Nanggulan,” ungkapnya.

BACA JUGA: Hasil Survei Menunjukkan Masyarakat Menilai Baik Kinerja Demokrasi Indonesia

Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik DIY, Soman Wisnu Darma, menuturkan IDI sangat penting untuk semua pihak, baik pemerintah, masyarakat maupun lembaga yang mengawal demokrasi. “Dari data-data yang disajikan nanti kita bisa evaluasi, kinerja mana yang turun, apakah pemerintahnya atau masayrakatnya,” katanya.

Jika penurunan terjadi di tataran masayarakat, maka harus ada edukasi dan sosialisasi penguatan demokrasi. “Bagaimana berkomunikasi dan berinteraksi, bagaimana menunjukkan pendapatnya. Dengan data-data IDI ini, nantinya bisa memberi gambaran demokrasi secara keseluruhan,” ujarnya.

Untuk mempertahankan peringkat pertama IDI DIY, harus ada koordinasi yang intens, komunikasi yang terbuka dan dukungan dari semua pihak agar teradministrasikan dengan baik. “Kedua, semua elemen dalam pokja bekerja secara optimal sesuai kapasitasnya,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News