Kesbangpol DIY Bahas IDI dan Upaya Peningkatan di Wilayahnya

Harianjogja.com, JOGJA—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY menggelar talk show bertema Menaikkan Indeks Demokrasi di Jogja Istimewa,  Selasa (18/2/2025). Acara ini berlangsung di Kantor Kesbangpol DIY dan disiarkan langsung melalui kanal Youtube Harian Jogja.

Talk show ini digelar dalam rangka menanggapi turunnya Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang menurut data Freedom House merosot dari 62 poin pada 2019 menjadi 53 poin pada 2023. DIY, yang sebelumnya berada di peringkat pertama nasional dalam indeks demokrasi pada 2022, turun ke peringkat ketiga pada 2023.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol DIY, Bagas Senoadji mengungkapkan penurunan itu disebabkan oleh beberapa faktor yang terekam dalam beberapa tahun terakhir di wilayah setempat. Sejumlah peristiwa yang memengaruhi IDI di DIY antara lain kasus patung Bunda Maria di Kulonprogo, kasus perundungan terhadap siswi berhijab di salah satu sekolah, serta penolakan terhadap diskusi tokoh politik.

“Kasus-kasus ini sebenarnya bisa menjadi poin plus jika segera diselesaikan. Misalnya, kasus patung Bunda Maria dapat diselesaikan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), sehingga pemerintah tidak diam,” ujar Bagas.

Diketahui IDI diukur berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga. Menurut Bagas, kebebasan berpendapat dan berekspresi tetap dijamin di DIY, seperti adanya aksi Kamisan di Tugu yang diperbolehkan oleh pemerintah karena merupakan ruang publik yang bisa dipantau.

BACA JUGA: PSIM Jogja Melaju ke Final Liga 2, Sultan HB X: Kudu Menang, Tidak Ada Pilihan

Meski mengalami penurunan peringkat, Bagas optimistis bahwa DIY dapat kembali meningkatkan indeks demokrasinya pada 2024.

Sejumlah pencapaian telah diraih DIY, seperti pelaporan Pemilu terbaik nasional yang mendapat penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, bantuan partai politik tercepat secara nasional, serta penyelenggaraan Pilkada yang minim sengketa dan gesekan antarpartai.

Statistik Ahli Madya Badan Pusat Statistik (BPS) DIY, Soman Wisnu Darma menjelaskan, IDI di DIY sejak 2014 telah berada dalam kategori tinggi, yakni di atas 80 poin. Namun, sebelum itu, DIY masih berada dalam kategori sedang.

Menurutnya, penghitungan IDI didasarkan pada data di lapangan yang mencerminkan kinerja antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan. Terdapat 22 indikator yang digunakan dalam penilaian, termasuk kebebasan berkumpul dan berserikat serta peran aparatur pemerintah dalam mendukung atau menghambat kebebasan tersebut.

“Misalnya, apakah pekerja boleh mendirikan serikat di suatu perusahaan atau tidak, itu juga akan berpengaruh terhadap indeks demokrasi. Oleh karena itu, harus dilihat secara menyeluruh di mana suatu peristiwa masuk dalam indikator yang dinilai,” jelas Soman.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan, Kesbangpol DIY berharap indeks demokrasi di wilayah ini dapat kembali meningkat dan mencerminkan komitmen wilayahnya sebagai daerah dengan iklim demokrasi yang sehat dan inklusif.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News