DIY Pertahankan Peringkat Pertama Indeks Demokrasi Indonesia

Harianjogja.com, MATARAM—Pemda DIY berhasil mempertahankan peringkat pertama Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dengan skor 89,25.

Capaian ini diumumkan pada Rapat Koordinasi Nasional Capaian IDI Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Kamis (25/9/2025).

“Tahun ini DIY kembali menempati posisi pertama IDI secara nasional. IDI DIY mencapai 89,25 atau naik 5,37 poin dari tahun sebelumnya, yaitu 83,88. Hal ini menegaskan bahwa DIY berhasil menjaga dan memperkuat iklim demokrasi yang partisipatif, inklusif, dan berlandaskan hukum,” ungkap Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DIY, Lilik Andi Aryanto, yang hadir langsung mewakili Pemerintah Daerah DIY menerima penghargaan tersebut.

Lilik menegaskan, capaian ini merupakan pencapaian sekaligus tantangan. Pencapaian karena DIY berhasil menunjukkan kualitas demokrasi yang tinggi di tingkat lokal, sekaligus tantangan karena konsistensi dan kualitas harus terus dijaga dan ditingkatkan di masa mendatang.

“Capaian ini merupakan kerja bersama Pemerintah Daerah DIY dengan BPS DIY dan Tim Kelompok Kerja IDI DIY. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang berperan dalam capaian nilai IDI ini, termasuk kepada seluruh masyarakat DIY. Kami terus berharap kualitas demokrasi di DIY dapat terus meningkat pada periode mendatang. Harapan tersebut tidak hanya tercermin dalam angka, tetapi juga dalam praktik demokrasi yang hidup, berpihak pada rakyat, serta selaras dengan nilai-nilai lokalitas dan kearifan budaya DIY,” jelasnya.

BACA JUGA: Kasus Mas-Mas Pelayaran Masuk Sidang Perdana

Menurut Lilik, peningkatan IDI DIY tidak terlepas dari praktik demokrasi yang tumbuh sejalan dengan kultur masyarakat DIY.

“Ruang-ruang kebebasan sipil telah dijamin melalui kebebasan berpendapat, peran media, serta ruang dialog yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan kritik secara konstruktif. Inilah yang menjadi kekuatan demokrasi di DIY,” tambah Lilik.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinator Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa dalam prosesnya, IDI diukur dengan cara memotret kejadian nyata yang bisa diobservasi terkait praktik-praktik demokrasi baik secara prosedural maupun substansial. Selain itu, kehadiran IDI juga penting untuk menjadi pembanding penilaian demokrasi yang juga banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga survei internasional yang tentunya memiliki tolok ukur yang berbeda dengan budaya dan corak demokrasi di Indonesia.

“IDI merupakan kerja bersama banyak pihak. Dalam penyusunannya, Indeks Demokrasi Indonesia dilaksanakan berdasarkan hasil kerja bersama antara Kemenko Polhukam, kemudian BPS sebagai lembaga yang memiliki kompetensi untuk mengukur, dan kementerian atau lembaga lain yakni Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah yang berkontribusi dalam menyokong data, serta tentunya melibatkan sejumlah instansi, unsur lainnya, dan masyarakat,” tegasnya.

Sebagai informasi, Indeks Demokrasi Indonesia merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur kualitas demokrasi di tingkat provinsi berdasarkan tiga aspek utama, yaitu kebebasan, kesetaraan, dan kapasitas lembaga demokrasi. Skor IDI berkisar dari 0 hingga 100 dengan kategori rendah (0-60), sedang (60-80), dan tinggi (80-100).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News