Gelar Unjuk Rasa, Masyarakat Jogja Tuntut Hak Angket Digulirkan di DPR RI

Harianjogja.com, JOGJA—Sejumlah massa yang mengatasnamakan Paguyuban Penggerak Demokrasi-Masyarakat Jogja Istimewa (PPD-MJI) dan Gerakan Penegak Kedaulatan Rakyat (GPKR) menggelar unjuk rasa di Nol KM Jogja menuntut digulirkannya hak angket di DPR RI karena menilai pelaksanaan pemilu yang berjalan curang.

Perwakilan PPD-MJI Bayu Malam mengatakan unjuk rasa ini dilatarbelakangi oleh kondisi demokrasi yang belakangan dianggap pihaknya sudah diacak-acak oleh pemerintah. Selain itu kedaulatan rakyat pun dianggap sebagai permainan oleh penguasa, sehingga pihaknya akan menyuarakan terus bahwa situasi sekarang tengah genting dan DPR perlu mengambil langkah yang konkret.

"Kami akan unjuk rasa tanpa henti hingga kita ada konsensus dengan DPR dan juga disampaikan ke yudikatif bahwa Pemilu yang terjadi banyak kecurangan. Banyak hal yang provokatif, intimidasi terhadap masyarakat dan kawan-kawan yang bekerja di lapangan dan itu banyak bukti yang sudah ada," katanya, Jumat (1/3/2024).

Sejumlah kecurangan yang nyata terjadi, kata Bayu misalnya saja sikap Presiden yang secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan dukungannya ke salah satu kontestan Pilpres. Kemudian juga aksi pembagian sembako yang disinyalir pihaknya terdapat indikasi untuk mengajak masyarakat mendukung salah satu kontestan Pilpres.

"Yang terjadi beras jadi mahal dan masyarakat yang kena dampaknya. Masyarakat yang 60 persen di bawah garis kemiskinan itu yang jadi sasaran mereka," ungkapnya.

Untuk itu pihaknya menuntut agar hak angket digulirkan oleh DPR RI. Bayu menjelaskan, jika partai pendukung calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 dan 3 yang kini duduk di DPR RI bersatu maka hak angket bisa terwujud. Dari upaya itu sejumlah kecurangan Pemilu, kata dia akan terbongkar semuanya.

BACA JUGA: Bus Eka Surabaya-Jogja Kecelakaan, Satu Orang Terluka

"Tuntutan kita mendukung hak angket segera bergulir di pusat. Hasilnya seperti apa kita akan menginisiasi terus ke pelosok nusantara. Apapun hasilnya kita akan menghargai secara hak hukum itu akan jadi ketentuan yang baik dan akan kita hargai keputusan itu," jelasnya.

Perwakilan GPKR Rhodik menyebutkan dalam unjuk rasa itu pihaknya mengeluarkan petisi yang berisi sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Petisi itu dikeluarkan dengan melihat kondisi dan dinamika Pemilu 2024 yang menurutnya banyak dugaan pelanggaran misalnya aturan batas usia calon wakil presiden yang diubah, KPU dan Bawaslu yang kehilangan legitimasinya serta ikutnya cawe-cawenya Presiden dalam Pemilu 2024.

"Maka petisi yang kami suarakan yakni menolak Pemilu 14 Februari 2024 dengan segala hasilnya, menuntut pemecatan dan adili komisioner KPU dan Bawaslu, mendesak DPR-RI untuk menggunakan hak angket, mendesak Presiden Joko Widodo untuk kembali ke jalan konstitusi dan semangat reformasi sebagai amanat rakyat yang tidak bisa ditawar," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News