Unjuk Rasa di Tugu Jogja, Ini Tuntutan Serikat Buruh pada Momen May Day

Harianjogja.com, JETIS—Sejumlah anggota serikat buruh menggelar aksi di kawasan Tugu, Rabu siang (1/5/2024). Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk perayaan Hari Buruh Internasional atau May Day. Peserta aksi membawa beberapa atribut, seperti spanduk yang berisi beragam tuntutan. Aksi dimulai di kawasan Tugu dan berakhir di kawasan Titik Nol Kilometer.

Ketua Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) DIY Irsyad Ade Irawan menuturkan dia bersama peserta aksi yang lain membawa sejumlah tuntutan. Di antaranya, meminta presiden terpilih untuk menghapus Undang-Undang Cipta Kerja dan mengembalikan dasar hukum pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2023.  Lalu, dia juga mendesak Pemda DIY untuk merevisi besaran upah minimum di Yogyakarta. Kenaikan yang diharapkan setidaknya mencapai 15 persen.

BACA JUGA: Buruh Desak Presiden Terpilih Prabowo Subianto Cabut UU Cipta Kerja

"Upah minimum di Yogyakarta jauh lebih rendah dari KHL (kebutuhan hidup layak). KHL yang kami survei di angka Rp 3,5 juta sampai Rp 4 juta. Sementara, upah minimum Rp 2 juta, maka masih besar pasak daripada tiang. Maka, kemudian gubernur DIY harus merevisi besaran upah minimum," jelasnya, Rabu (1/5).

Tak hanya itu, Irsyad juga berharap Pemda DIY untuk membangun perumahan bagi para buruh. Dengan upah minimum yang diterapkan saat ini, bagi Irsyad hampir mustahil para buruh bisa membeli rumah di DIY. Di sisi lain, dia juga meminta adanya kemudahan akses transportasi bagi para buruh. Misalnya, dengan menyediakan rute Trans Jogja yang melewati kawasan pabrik.

"Dan memberikan diskon kepada anggota serikat pekerja buruh," imbuhnya.

BACA JUGA: Peringatan Hari Buruh 2024, Buruh Tuntut Penghapusan Upah Murah hingga Pencabutan UU Cipta Kerja

Presiden terpilih nantinya juga didesak untuk segera merealisasikan program reforma agraria, mengesahkan Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, dan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak. Sementara, Irsyad juga meminta adanya perlindungan lebih bagi para buruh migran.

"Yang lebih penting untuk Kemenaker harus segera mengadaptasi bahwa ekonomi kreatif semakin berkembang. Maka perlu ada peraturan perundang-undangan yang bisa mengatur para pekerja ekonomi kreatif termasuk seniman dan penggiat seni," tuturnya. (Alfi Annissa Karin)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News