Jelang Purna Tugas, Kaper BKKBN DIY Paparkan 7 Quick Wins Penurunan Stunting di DPRD

JOGJA—Setelah mengawali jam kerja dengan menerima surprise berupa tumpeng dan uncapan selamat ulang tahun dari jajajarannya, Kepala Perwakilan BKKBN DIY Andi Ritamariani segera beranjak menuju DPRD DIY, memenuhi undangan sebagai nara sumber pada kegiatan FGD Penguatan komitmen dan peran Tim Percepatan Penurunan Stunting di DIY, Jumat (17/05/2024). Ulang tahun kali ini merupakan ulang tahun yang terakhir bagi Ritamariani sebagai Kepala BKKBN DIY sekaligus sebagai ASN, karena setelah mencapai usia 60 tahun tahun maka per 1 Juni akan memasuki masa pensiun.

Ritamariani menyampaikan bahwa BKKBN telah memberikan panduan dalam mengukur keberhasilan upaya percepatan penurunan stunting secara cepat dengan menetapkan 7 Quick Wins. Salah satunya adalah pemberian makanan tambahan (PMT) yang merupakan intervensi spesifik yang langsung berpengaruh pada status gizi anak-anak pada keluarga rawan stunting (KRS).

BACA JUGA : BKKBN Bersama Komisi IX DPR RI Gelar Sosialiasasi Cegah Stunting di Sleman

“Meski tidak di ranah kami [pemberian makanan tambahan ini], namun BKKBN melakukan pemantauan dan bukan di ranah intervensi.” ungkap Ritamariani saat menjelaskan pentingnya PMT dalam mempercepat penurunan stunting. Ibu Rita, demikian panggilan akrabnya, tampak tidak surut semangatnya meski masa bhaktinya tinggal kurang dari dua minggu lagi, gaya presentasinya tetap menggebu seperti biasanya.

Enam Quick Wins berikutnya dipaparkan lebih lanjut oleh Kaper BKKBN ini. Termasuk data keluarga rawan stunting (KRS) yang diolah dari hasil pendataan keluarga 2022 yang diupdate setiap tahun. Dengan mengaitkan data Pasangan Usia Subur (PUS), data ibu hamil, data, ibu menyusui, data keluarga dengan balita dan baduta dengan data kondisi keluarga yang meliputi kondisi jamban, akses air bersih, dan kondisi 4 Terlalu maka didapatkan data by name by address keluarga rawan stunting. Data inilah merupakan acuan kebijakan dan intervensi di lapangan.

Pencegahan stunting merupakan hal penting untuk mewujudkan generasi emas 2045 yang merupakan impian Indonesia. Di tahun ke 100 kemerdekaan tersebut Indonesia dapat memanfaatkan peluang bonus demografi dengan tersedianya sumberdaya manusia yang unggul, sehat, cerdas, kreatif, dan berdaya saing. Kunci utama mewujudkan hal tersebut terletak pada penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas.

Salah satu tantangan pembangunan manusia yang berkualitas adalah stunting. Sinergi yang kerap kali ditekankan ada pada 5 hal prioritas dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (RAN PASTI), yakni : Penyediaan data keluarga beresiko stunting, Pendampingan keluarga beresiko stunting, Pendampingan Catin/PUS, Surveilans keluarga beresiko stunting, Audit kasus stunting. Melalui pendekatan keluarga beresiko stunting dengan penajaman intervensi dari Hulu menjadi prioritas pencegahan lahirnya anak stunting.

Konvergensi demi mencapai percepatan penurunan prevalensi stunting terjalin lintas sektor. Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana, S.T menyampaikan bahwa tindak lanjut dari diskusi sebelumnya agar dilakukan follow up dan dibuat langkah standart penanganan penurunan stunting.

“Meski di masing-masing sektor sudah punya progam namun langkah-langkahnya tetap perlu di diskusikan kembali supaya lebih cepat menuju capaian yang di harapkan. Tentunya dengan langkah-langkah yg di diskusikan hari ini dapat turut mempercepat angka prevalensi stunting di DIY sesuai target nasional”, ujar Huda.

Bapedda DIY yang diwakili oleh Doddy Bagus Jatmiko, S.E.Akt membahas mengenai peran TPPS dalam strategi percepatan penurunan stunting untuk menuju 14% Tahun 2024 dikaitkan dengan anggaran yang ada. Doddy dalam paparannya memperlihatkan irisan dari data kapanewon (kecamatan) lokus kemiskinan dengan data stunting yang ada dan nantinya dapat terwujud 5K yang menjadi acuan Bappeda dalam menjalankan strategi pentahelix, kolaborasi dan sinergi (Holopis Kuntul Baris). 5K meliputi K yang pertama adalah Kraton sebagai power wisdom, Kampung dimana masyarakat sebagai social power, Kantor/pemerintah sebagai political power, Korporasi sebagai ekonomi power dan Kampus sebagai acknowledge power.

Saat ini kegiatan pada level teknis yang sedang diupayakan oleh DIY adalah pemberian 2 telur per hari pada 15 kapanewon miskin di DIY. Pada kaitannya dengan pemanfaatan teknologi, Doddy juga menyinggung pada pemanfaatan dashboard stunting DIY, harapannya dashboard ini dapat informatif dan dipergunakan lintas sektor. Sinergi lintas stakeholder dg CSR dan filantropy lainnya dapat terus berlanjut. Termasuk gerakan Bapak/Bunda Asuh Anak Stunting (BASS) yang merupakan salah satu indikator 7 Quick Wins.

Hasil FGD dengan tim TPPS Provinsi dan tindak lanjut terdapat beberapa poin yang harus dioptimalkan. Yang telah dilakukan BKKBN DIY salah satunya adalah mengemas KIE ibu hamil berkolaborasi dengan TP PKK kota yogyakarta yang mengangkat tradisi lokal mitoni. Sehingga harapannya akan lebih efektif untuk mencapai intervensi pada sasaran.

Sebagai acuan, pada kegiatan ini disampaikan pula mengenai praktik baik Kabupaten Sleman dalam penurunan prevalensi stunting oleh Bupati Sleman yang diwakili oleh Wildan Solichin S.IP, MT selaku Kepala Dinas P3AP2KB. Praktik baik tersebut dapat berhasil karena komitmen dari kepala daerah dengan menerapkan 8 aksi konvergensi.

Di akhir kegiatan Sugeng Purwanto, Asisten Sekda Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pemda DIY, menutup kegiatan mewakili Gubernur dengan menyampaikan bahwa demi terwujudnya percepatan stunting ini maka elaborasi lintas sektor perlu untuk di tindaklanjuti dan dilaksanakan segera dengan mengusung 7 quick wins yang telah disampaikan oleh BKKBN. Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota TPPS DIY dan berlangsung di Ruang Badan Anggaran lantai 2 DPRD DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News