Bawaslu Bantul Bentuk Tim Penegakan Hukum Terpadu untuk Pilkada

Harianjogja.com, BANTUL–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul menyiapkan tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan tim penegakan hukum terpadu ini nantinya akan melakukan tugas penanganan pelanggaran khususnya untuk tindak pidana pemilihan.

“Tim tersebut terdiri tiga instansi yaitu Bawaslu Bantul, Polres Bantul dan Kejaksaan Negeri Bantul,” katanya, Senin (27/5/2024).

Dia menuturkan tim tersebut akan diisi oleh anggota dari Bawaslu Bantul ada 10 orang, dari Polres Bantul ada sembilan orang serta dari Kejaksaan Negeri Bantul ada enam orang.

Tim penegakan hukum terpadu ini mulai akan melakukan kajian terhadap potensi pelanggaran pidana dalam setiap pemilihan termasuk di dalamnya adalah politik uang. Didik mengingatkan bahwa dalam penindakan pelanggaran politik uang khususnya dalam pilkada maka pemberi dan penerima politik uang dapat dikenakan sanksi pidana.

BACA JUGA: Pertamina Pastikan SPBU di Jateng dan DIY Masih Jual Pertalite

Sedangkan Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, Farhan menegaskan sangat mendukung pembentukan tim terpadu untuk penegakan hukum Pilkada 2024.

“Kejari Bantul akan menugaskan jaksa-jaksa pilihan yang mempunyai kemampuan teknis dan kemampuan yuridis untuk mengawal jalannya pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul (dalam Pilkada 2024) ke depan,” katanya.

Sedangkan Kapolres Bantul, AKBP Michael R. Risakotta menambahkan akan terlibat secara aktif dalam tim terpadu penegakan hukum pemilihan khususnya di jajaran reskrim.

“Polres Bantul juga akan memberikan dukungan dalam pengamanan selama tahapan Pemilihan bupati dan wakil Bupati Bantul berlangsung,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Antara