Pemkab Sleman Pastikan Anggaran Pilkada Rp58,5 Miliar Telah Disalurkan Semuanya

Harianjogja.com, SLEMAN—Kesbangpol Sleman memastikan sisa dana hibah Pilkada 2024 sebesar Rp35,1 miliar sudah diberikan ke KPU dan Bawaslu. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo di 28 Mei 2024 lalu.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ketahanan Nasional, Kesbangpol Sleman, Achmad Raharjo mengatakan, pilkada 2024 membutuhkan anggaran sekitar Rp58,5 miliar. Rinciannya, penyelenggaraan di KPU sebesar Rp44,75 miliar dan sisanya Rp13,75 milar dipergunakan untuk pengasawan di Bawaslu.

Sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No.900.1.91/435/SJ tentang Pendanaan Pilkada 2024, pencairan dana hibah untuk penyelenggaraan diberikan dalam dua termin. Termin pertama sebesar 40% disalurkan di 2023, sedangkan sisanya 60% diberikan di tahun ini.

“Tahun lalu sudah kami salurkan sebesar 40%. Untuk KPU sebesar Rp19,9 miliar dan Bawaslu Rp5,5 miliar sehingga total Rp23,4 miliar,” kata Jojo, sapaan akrabnya, Senin (10/6/2024).

Menurut dia, untuk termin kedua pencairan hibah dana pilkada juga tidak ada masalah. Pasalnya, Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo juga telah menyalurkan sisa hibah yang belum diberikan pada 28 Mei 2024 lalu.

Jojo menjelaskan, termin kedua hibah yang disalurkan sebesar Rp60%. Ini berarti, dari kekurangan tersebut, maka KPU mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp26,85 miliar dan Bawaslu sebanyak Rp8,25 miliar. “Jadi total yang diberikan di termin kedua sebesar Rp31 miliar. Dengan penyaluran itu, maka dana hibah sebesar Rp58,5 miliar sudah diberikan semuanya,” kata Jojo.

BACA JUGA: KPU Sleman Petakan TPS untuk Pilkada 2024, Lebih Sedikit Dibandingkan Pemilu Lalu

Terpisah, Ketua KPU Sleman, Ahmad Baehaqi membenarkan tidak ada masalah berkaitan dengan hibah dana untuk pilkada. Menurut dia, seluruh pagu anggaran yang dibutuhkan telah disalurkan oleh Pemkab Sleman.

“Pencairan dilakukan dua kali. Pertama sebesar 40% diberikan tahun lalu, sedankan sisanya 60% telah diberikan di akhir Mei lalu. Jadi tidak ada masalah berkaiatan dengan anggaran pilkada,” katanya.

Baehaqi mengungkapan, untuk saat ini fokus didalam tahapan persiapan pencoblosan yang berlangsung 27 November mendatang. Di tahap awal ini, KPU sudah merampungkan pembentukan badan adhoc yang terdiri dari PPK dan PPS.

Selanjutnya, dalam waktu dekat akan melakukan perekrutan petugas pemutakhiran data pemilih. Petugas ini nantinya akan melakukan pencocokan dan penelitian terhadap data penduduk yang berpotensi jadi pemilih di Pilkada 2024.

“Untuk pilkada juga tidak ada calon perseorangan. Adapun pendaftaran bakal calon lewat partai baru dibuka 27-29 Agustus 2024,” katanyaa. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News