Rupiah Melemah ke Rp17.717 per Dolar AS, Tekanan Dolar Masih Kuat
Rupiah melemah ke Rp17.717 per dolar AS dipicu ekspektasi suku bunga The Fed tinggi lebih lama dan sentimen geopolitik global.
Petani mencabut benih untuk ditanam. - ilustrasi/Antara
Harianjogja.com, KULONPROGO—Kepolisian Resor (Polres) Kulonprogo membuka lahan pertanian baru seluas 9,5 hektare di Sidorejo, Banaran, dengan memanfaatkan sawah lama yang tidak terpakai. Lahan pertanian ini untuk rangka mendukung ketahanan pangan.
Kapolres Kulonprogo AKBP Nunuk Setiyowati di Kulonprogo, Senin, mengatakan sawah yang terletak di Kalurahan Banaran ini merupakan lahan sawah yang sudah lama tidak dioptimalkan pemanfaatannya.
"Lahan seluas 9,6 hektare di Padukuhan Sidorejo, Banaran, ini kurang lebih sudah 15 tahun tidak produktif. Kami kerja sama dengan Pemkab Kulonprogo melalui Dinas Pertanian untuk mengoptimalkan lahan tersebut," kata Nunuk, Senin (10/6/2024).
Ia mengatakan ada beberapa persoalan yang dihadapi, seperti saluran irigasi atau pengairan yang memang tidak memadai, tumbuhnya vegetasi liar yang selama ini dibiarkan, keasaman tanah yang tinggi antara 0-4,5 pH-nya sehingga memang tidak memungkinkan untuk ditanami padi. "Ada tiga kendala utama yang mengakibatkan lahan di wilayah tersebut menjadi tidak subur," katanya.
BACA JUGA: Sebabkan Kerusakan Lingkungan, Warga NU Alumni UGM Tolak Tambang untuk Ormas
Nunuk mengatakan kegiatan pembukaan lahan ini merupakan inisiatif Polri yang selaras dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan nasional.
Selain itu juga, dengan terpenuhi kebutuhan primer khususnya pangan maka tidak akan muncul inisiatif masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan tindakan yang melanggar hukum.
“Jadi dimulai dari MoU antara Menteri Pertanian dengan Kapolri pada 24 April 2024, tentang bagaimana bersama-sama mewujudkan kedaulatan pangan nasional sehingga jajaran Polda DIY dalam hal ini Kapolda memerintahkan jajaran Kapolres untuk melaksanakan langah-langkah kongkrit apakah ada tanah-tanah di wilayah setempat yang membutuhkan bantuan, dalam hal ini kami membantu pembukaan lahan, pemberian pupuk, bibit padi, dan pengairan," kata Nunuk.
Penjabat Bupati Kulonprogo Srie Nurkyatsiwi mengatakan Pemkab Kulonprogo mendukung dan mengapresiasi program sinergi yang dilaksanakan oleh Polres Kulonprogo, karena ikut mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan terutama padi, mengingat bahwa sebagian besar masyarakatnya hidup dari sektor pertanian.
“Di Kulonprogo sebagian besar masyarakatnya bekerja di sektor pertanian, dengan berbagai keragaman. Bagaimana kepemilikan lahan, bagaimana kondisi lahan, bagaimana kondisi sumber daya manusianya ini pastinya Pemda tidak bisa sendiri maka ini bukti nyata, kongkrit, pemda bersinergi dengan Polres Kabupaten Kulonprogo untuk mengoptimalkan lahan-lahan yang ada di Kulonprogo," kata Siwi.
Ia berharap melalui program ini dapat menjadi sebuah solusi untuk mewujudkan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat terutama di Kabupaten Kulonprogo.
“Harapan dan goalnya ini adalah kesejahteraan masyarakat, bagaimana yang tadinya lahan pertanian kurang optimal jadi optimal. Kalau lahan pertanian yang sudah optimal tapi produktivitasnya belum meningkat atau masih belum optimal, perlu ditingkatkan produktivitasnya, pasti ini menjadi bagian yang akan terus menjadi komitmen Pemkab Kulonprogo," kata Siwi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Rupiah melemah ke Rp17.717 per dolar AS dipicu ekspektasi suku bunga The Fed tinggi lebih lama dan sentimen geopolitik global.
Cek jadwal lengkap KRL Solo–Jogja terbaru 23 Mei 2026. Tarif Rp8.000, rute Palur–Tugu, cocok untuk komuter dan wisata.
Normalisasi sungai di Jogja terhambat pemangkasan anggaran. BBWSO dan Pemkot andalkan kolaborasi untuk tangani Kali Code.
Skuad Inggris untuk Piala Dunia 2026 resmi dirilis. Phil Foden dan Cole Palmer tak masuk, ini daftar lengkap 26 pemain pilihan Tuchel.
Pemadaman listrik massal di Sumatera picu keluhan warga. PLN akui gangguan sistem, namun pelanggan soroti minimnya respons.
DPRD DIY ungkap persoalan serius perfilman Jogja, dari perizinan hingga perlindungan pekerja. Raperda disiapkan untuk menata industri.