Kemenkes, BKKBN, BPJS, dan BPPOM Sinkronisasi Kebijakan Sektor Kesehatan

JOGJA — Menteri Kesehatan, Kepala BKKBN, Direktur BPJS, dan Perwakilan BPPOM menghadiri High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dilaksanakan di Hotel Sheraton Mustika Yogyakarta Sabtu (06/07/2024).

Pertemuan triwulanan ini adalah upayan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang kesehatan antar kementerian, lembaga dan pihak terkait.

“Di UU Kesehatan kan ada Komite Kebijakan Sektor Kesehatan dimana kita diminta untuk bisa lebih mengintegrasikan rencana, kebijakan, dan monitoring dan evaluasi dari kebijakan yang dibuat,” ujar Menteri Kesehatan RI saat ditemui di sela-sela kegiatan tersebut.

Ia mengungkapkan pertemuan ini adalah kali ketiga untuk mencari bentuk, menjalin komunikasi, dan juga saling mengenal satu sama lain antar Kementerian dan Lembaga di bidang kesehatan.

“Saya merasa sudah tiga kali jalan integrasinya sudah jalan. Jadi saya harapkan ke depannya semua permasalahan di sektor kesehatan kita bisa didiskusikan bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Sehingga bisa saling sinergi,” tambahnya.

Selain itu pada acara ini juga ditandatangani Kesepakatan Bersama Komite Kebijakan Sektor Kesehatan antara Kementerian Kesehatan, BPJS, BPPOM, dan BKKBN tentang integrasi Service Delivery dan Interoperabilitas Data Bidang Kesehatan.

“Ketawan di BPJS misalnya sakitnya apa, di kita datanya ada, nah itu bisa di integrasi. Kita (Kemenkes) punya data ibu anak, beliau (BKKBN) ada data ibu anak, itu bisa diintegrasi sehingga teman-teman daerah nggak usah data entry nya dua kali. Dan datanya jadi lebih bagus kualitasnya karena data yang dari beliau (BKKBN),” imbuh Budi.

Budi mendukung kebijakan BKKBN tentang pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan mempertahankan Total Fertility Rate di angka 2,1.

BACA JUGA: 3 Jurus Jitu Kepala BKKBN untuk Tekan Angka Stunting

“Kita mendukung sekali, setiap kita ada meeting G-20, banyak kepala negara yang sekarang concern, karena penduduknya menua, tidak produktif, dan populasinya menurun. Sehingga negaranya tidak bisa tumbuh. GDP-nya tuh nggak bisa tumbuh di atas 4% pertahun. Jadi kalau kita masih mau ngejar supaya kita jadi negara maju, pertumbuhan GDP-nya cukup tinggi. Nah jumlah usia peoduktif itu masih tinggi. Nah itu perhitungan beliau (BKKBN) total fertility rate nya harus 2,1 minimal. Ya kalau udah turun di bawah itu tapi kita belum menjadi negara maju, itu akan lebih sukit untuk mencapai ke sana,” kata Budi.

Tugas BKKBN

Tugas BKKBN diantaranya adalah peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak.

“Yang ada irisannya dengan kerja BKKBN saya kira kualitas SDM melalui keluarga,” ungkap Kepala BKKBN dokter Hasto pada kesempatan yang sama.

dokter Hasto mengungkapkan bahwa BKKBN dalam pertemuan ini akan mendiskusikan bersama Kemenkes, BPJS dan BPPOM tentang Keluarga Berencana, pelayanan terkait dengan stunting, dan juga integrasi dengan BPJS dan BPPOM.

Ia juga ungkap ancaman Minus Growth di Beberapa Kota dengan TFR di bawah 2,1.

“Rata-rata perempuan kan punyak anak sudah tidak 2 kalau di daerah tertentu seperti Bali, DKI, DI Yogyakarta (karena TFR sudah di bawah 2,1). Sebetulnya rata-rata perempuan punya 2 anak itu penting,”

“Yogya rata-rata melahirkannya sudah di bawah 2. Yogya ini sudah 1,9. Makanya hati-hati daerah-daerah tertentu seperti DKI, Bali, DIY bisa mengalami minus growth,” tegas dokter Hasto.

Hal ini menurutnya, karena rata-rata pendidikan di DI Yogya tinggi, kemudian rata-rata nikah perempuan di DI Yogyakarta sudah di atas 22 tahun. Namun ia juga terus mengingatkan agar perempuan juga tidak terlalu tua saat melahirkan.

“Perempuan itu usia suburnya setelah umur 35 sudah decline, turun. Telur perempuan kalau sudah 38 tahun itu sudah tinggal 10%, ya hati-hati,” tambahnya.

Bonus Demografi dan Pendapatan Perkapita Negara

Bonus Demografi di Indonesia menutup lebih cepat. Negara sebenarnya medapatkan kesempatan kaya dan pendapatan perkapita masyarakat bisa naik cepat pada periode bonus demografi. Tahun 2035 Indonesia harus berhati-hati karena lansia sudah jauh lebih banyak dibandingkan jumlah anak-anaknya. Sementara lansia di tahun 2035 itu umumnya lansia yang pendidikannya rendah dan ekonominya rendah.

Menurut dokter Hasto beratnya menaikkan pendapatan perkapita karena yang bekerja sedikit.

“Kalau seandainya sekarang angka stuntingnya sudah tinggi, kemudian kualitasnya nggak bagus, terus jumlahnya sedikit, waduh berat sekali menyangga beban,” tutupnya.

Selain Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin, High Level Meeting Komite Kebijakan Sektor Kesehatan Triwulan II dihadiri oleh Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dokter Hasto Wardoyo, Direktur Utama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Ali Ghufron Mukti, dan Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Abdul Kadir, Ketua Komisi Pengawasan, Monitoring & Evaluasi Muttaqien, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Rizka Andalusia, dan Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian/Lembaga. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News