Bantul Dapat Kuota Membuang Sampah ke TPA Piyungan, Bupati: Kami Maksimalkan

Harianjogja.com, BANTUL—Kabupaten Bantul kini diperbolehkan oleh Pemda DIY membuang sampah ke TPA Piyungan.  Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyebut akan memaksimalkan kuota yang diberikan Pemda DIY.

"Dengan dibukannya TPA Piyungan berarti semua [sampah] bisa diarahkan semua kesana. InsyaAllah, ribut-ribut [penolakan pembangunan TPS sementara seperti yang terjadi di Srimulyo, Piyungan] itu selesai," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih saat ditemui di Bambanglipuro, Senin (22/7/2024) siang.

Menurut Halim, Gubernur DIY Sri Sultan HB X juga akan memberikan ruang khusus untuk pengolahan sampah. Sebab, persoalan sampah saat ini sudah tidak lagi mencakup lokalitas Kabupaten Bantul, akan tetapi, sudah tingkat regional DIY.

"Dan, TPA Piyungan ini dibuka sementara saja, sambil menunggu pembangunan dan beroperasinya TPST yang kami bangun. Saat ini kita terus mengebut pembangunannya. Karena ini kan situasi darurat, dan untuk selesaikan masalah sampah," terang Halim.

Sedangkan pembangunan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Sementara di Srimulyo Piyungan, yang ditolak warga, dihentikan hingga waktu yang belum ditentukan.

Selain itu, Halim mengaku jika pada Selasa (23/7/2024) dirinya akan bertemu dengan Pemda DIY untuk membicarakan lebih lanjut terkait dengan skema pengelolaan sampah yang lebih komprehensif.

Sebab, Bantul saat ini menjadi salah satu daerah yang membantu pengelolaan sampah milik Kota Jogja. Baik yang dilakukan oleh pengusaha sampah dari Kabupaten Bantul yang mengambil sampah adri Kota Jogja dibawa ke Kabupaten Bantul.

"Di samping Pemkab Bantul dan Pemkot Jogja ini kan sudah ada MoU terkait pengelolaan sampah," kata Halim.

BACA JUGA: Penambangan Ilegal di DIY 32 Titik, Pemda DIY Segera Terapkan Aturan Baru Lebih Ketat

Halim berharap, pada pertengahan Agustus 2024, TPST Modalan, TPST Dingkikan, dan ITF Bawuran selesai pembangunan. Selain itu, juga ada beberapa TPS3R di tingkat kalurahan yang kini sedang dalam tahap pembangunan.

Halim melihat, persoalan pengelolaan sampah untuk tingkat Kabupaten Bantul sejatinya jika dikalkulasi bisa selesai dengan keberadaan TPST Modalan, TPST Dingkikan, dan ITF Bawuran serta beberapa TPS3R di tingkat kalurahan.

"Hanya saja, menjadi tidak cukup ketika kita [Pemkab Bantul] juga ikut mengolah sampah dari Kota Jogja. Jadi besok itu saya ketemu dengan Ngarso Dalem. Saya dipanggil Ngarso Dalem untuk bicarakan pengelolaan sampah dalam jangka panjang," terang Halim.

Jangka Panjang

Halim menyatakan Pemkab Bantul dan DIY ingin memiliki sistem pengelolaan sampah yang mantap dan menjamin pengolahan sampah itu baik dan berstandar untuk jangka panjang. Karena volume sampah akan terus naik ke depan.

"Jadi mungkin nanti akan diterapkan teknologi baru. Jadi ini kenapa saya ajukan permohonan ke Gubernur DIY untuk buka kembali TPA Piyungan di waktu tertentu sembari menunggu TPST terbangun. Paling ini tidak lama itu, begitu selesai, nanti TPA Piyungan ditutup kembali," ucap Halim.

Sebelumnya, Sekda DIY, Beny Suharsono menyatakan, Pemda DIY memberikan lampu hijau atas permintaan Pemkab Bantul itu.

Menurutnya provinsi tidak akan lepas tangan begitu saja dengan munculnya persoalan sampah di tingkat kabupaten kota akibat program desentralisasi sampah dan penutupan permanen TPA Piyungan. "Kami tentu tidak lepas tangan kalau ada persoalan di kabupaten kota, harus kami dampingi," ujarnya.

Tidak hanya Kabupaten Bantul, Beny menyebut hal serupa juga pernah dialami Kota Jogja dan Kabupaten Sleman. Saat kedua wilayah itu tidak lagi sanggup menahan beban tumpukan sampah, maka TPA Piyungan jadi solusi sementara. "Nanti sifatnya kerja sama langsung antara Pemda DIY dengan Pemkab Bantul," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News