REI DIY Kesulitan Cari Lahan untuk Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ini Kata Pemkab Bantul

Harianjogja.com, BANTUL–Real Estate Indonesia (REI) DIY mengaku kesulitan membangun perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di DIY.

Ketua DPD REI DIY, Ilham Muhammad Nur mengatakan penyediaan rumah subsidi di DIY akan memperhitungkan harga lahan yang ada.

Untuk wilayah Bantul, beberapa lahan yang ada terutama yang berada di sekitar area urban harganya cenderung terus meningkat. Sehingga sulit untuk dapat digunakan sebagai lahan rumah subsidi.

Menurutnya, harga rumah subsidi di DIY yang ditetapkan mencapai Rp166 juta membuat pengembang kesulitan mencari lahan dengan harga yang sesuai. Dia menuturkan dengan harga tersebut, pengembang akan mencari lahan dengan harga berkisar Rp150-200 ribu per meter.

Dengan harga tersebut, biasanya lahan yang ada masih berkontur, sehingga perlu biaya tambahan untuk land clearing.

 “Meski belanjanya [lahan] murah, jatuhnya lebih tinggi. Harga [lahan] segitu sudah di lokasi yang tidak ideal, yang berkontur,” ujarnya, Jumat (2/8/2024).

Dia menuturkan harga rumah subsidi telah ditetapkan pemerintah, sehingga apabila harga tanah yang ada cenderung tinggi, maka pengembang akan kesulitan untuk menyediakan rumah tersebut.

Lantaran harga rumah subsidi yang telah ditetapkan tersebut, maka pengembang biasanya akan mencari lahan di Bantul, Sleman, Gunungkidul dan Kulonprogo. Meski begitu, menurutnya lahan yang ada biasanya tidak berada di lokasi yang strategis.

BACA JUGA: Pedagang Teras Malioboro 2 Kembali Unjuk Rasa, Kini Dilakukan Kepatihan

Sebelumnya Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Bantul, Annihayah mengakui beberapa waktu yang lalu REI DIY sempat mengajukan permohonan untuk lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan perumahan bagi MBR.

Namun, menurutnya lahan yang ada di Bantul sebagian besar tidak memungkinkan untuk pembangunan perumahan bagi MBR.

“Tanah yang tersedia sebagian besar tanah kas desa [TKD] yang cukup luas. Perseorangan tidak ada yang lebih dari satu hektare, dan ada juga tanah yang rawan bencana. Lokasi yang ada kurang ideal,” ujarnya.

Dia menuturkan lahan tandus yang tidak produktif dengan luas lebih dari satu hektare ada di beberapa wilayah, meski begitu, menurutnya wilayah tersebut masuk dalam wilayah rawan longsor atau dekat dengan aliran sungai. Sehingga, menurutnya tidak memungkinkan untuk dibangun perumahan bagi MBR.

Menurutnya, apabila pembangunan perumahan bagi MBR dapat digarap, maka peminatnya diperkirakan akan tinggi. 

 “Sebenarnya peminat banyak, tetapi lokasinya [yang tidak memungkinkan untuk dibangun],” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.