Bawaslu Siapkan Antisipasi Demokrasi Kotak Kosong pada Pilkada Bantul

Harianjogja.com, BANTUL— Bawaslu Kabupaten Bantul mengaku telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya demokrasi kotak kosong pada Pilkada Bantul 2024.

Selain mengumpulkan partai politik, Bawaslu juga akan mengoptimalkan sosialisasi agar tidak ada demokrasi kotak kosong pada Pilkada Bantul 2024.

"Jadi sebentar lagi kami akan kumpulkan parpol, terutama yang memiliki kursi di DPRD. Kami sosialisasikan terkait dengan perselisihan atau sengketa antar parpol hingga peserta Pilkada," katanya di sela-sela launching gerakan 'Ayo Nyawiji Ngawasi' Pilkada Bantul 2024 di Stadion Sultan Agung (SSA) Bantul, Minggu (4/8/2024).

Hal itu, kata Didik dilakukan dalam rangka mencegah adanya kotak kosong pada Pilkada serentak Bantul. Bawaslu mendorong agar jangan sampai gerakan demokrasi kotak kosong tersebut digencarkan.

"Sehingga tidak ada partisipasi dari parpol yang punya kursi. Harapan kita proses demokrasi bisa berjalan dengan baik," imbuhnya.

Lebih lanjut Didik mengatakan, launching gerakan ayo nyawiji ngawasi digelar berdasarkan semangat kegotongroyongan di tengah-tengah masyarakat. Bawaslu melihat ada lima pilar yang terlibat dalam gerakan tersebut.

Pertama adalah relawan pengawas partisipatif berbasis dusun, ada 933 orang, kedua relawan penggerak desa anti politik uang (APU), di mana di Bantul ada 17 Desa APU dan ini juga bagian dari pilar pengawas nyawiji ngawasi.

Kedua, pimpinan ormas keagamaan, ketiga kepemudaan hingga disabilitas. "Lalu ada pemilih pemula dan kelima adalah media. Itu substansi dari gerakan nyawiji ngawasi," katanya.

Didik mengungkapkan, gerakan itu juga didasarkan kepada kekurangan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu Bantul dalam pengawasan. Sebab, Bawaslu hanya memiliki satu pengawas di satu Kalurahan. "Sehingga pihak-pihak tersebut terlibat dalam pengawasan," katanya.

Terkait kerawanan pada Pilkada, Didik menyatakan  Bawaslu telah melakukan pemetaan, salah satunya adalah politik uang. Selain itu ada kerawanan gesekan antar pendukung, dan  netralitas ASN dan perangkat Kalurahan.

"Sehingga gerakan ini bisa menekan potensi kerawanan politik uang, kerawanan politisasi SARA hingga hoaks," ucap Didik.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News