Atasi Persoalan Sampah, Pemkab Sleman Fokus Tambah TPST hingga Pembuatan Lubang Biopori

SLEMAN—Pemkab Sleman berkomitmen mengatasi persoalan sampah pasca-ditutupnya TPA Piyungan. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari pembuatan TPST, TPS 3R hingga program pembuatan lubang biopori di masyarakat.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epiphana Kristiyani mengatakan upaya mengatasi persoalan sampah di Sleman terus dilakukan. Setiap harinya ada sekitar 330 ton sampah yang dihasilkan di masyarakat. “Dari jumlah ini mayoritas adalah sampah organik,” kata Epi, sapaan akrabnya, Jumat (30/8/2024).

Sebelum ada kebijakan penutupan oleh Pemda DIY, sampah-sampah ini dibuang ke Piyungan. Namun, setelah ditutup, ada kewajiban untuk mengelola secara mandiri.

Menurut dia, berbagai cara sudah dilakukan untuk mengelolanya. Hal ini dimulai dengan pembangunan 32 TPS 3R di setiap kalurahan. Seperti namanya, TPS 3R harus menerapkan konsep reduce, reuse dan recycle. Beberapa lokasi sudah berhasil mengolah sehingga bisa menghasilkan kompos maupun magot untuk pakan ternak.

“Kapasitas pengolahan TPS 3R sekarang baru sekitar 1,2 ton per harinya. Nanti coba kami tingkatkan dengan bantuan alat sehingga bisa mengolah hingga lima ton per harinya,” katanya.

Di sisi lain, juga ada tiga unit transfer depo yang kapasitasnya dapat dioptimalkan sehingga bisa mengolah hingga mencapai 15 ton per harinya. Menurut Epi, pengolahan tidak hanya berbasis kalurahan melalui TPS 3R, tetapi juga ada yang berbasis Kawasan.

Salah satu upaya ini dilakukan dengan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). Tercatat hingga sekarang sudah ada dua TPST yang didirikan, yakni TPST Tamanmartani, Kalasan dan TPST Sendangsari di Kapanewon Minggir.

“Rencananya kami juga membangun TPST Donokerto, Turi di tahun ini. Kami berharap dengan adanya fasilitas pengelolaan, maka sampah bisa terkelola dengan baik,” katanya.

Menurutnya, pembangunan TPST tidak hanya berhenti di Turi. Pasalnya, secara kajian untuk mengatasi persoalan sampah dibutuhkan lima TPST di Sleman. “Sudah ada kajian dan tahun depan akan dibangun TPST Gamping. Sedangkan satunya masih mencari lokasi yang cocok,” katanya.

Partisipasi Masyarakat

Selain terus berupaya menambah fasilitas pengolahan sampah, Epi juga mengakui ada upaya meminta partisipasi dari masyarakat. Langkah ini dimulai dengan membuat imbauan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab untuk mengolah sampah organik secara mandiri.

Hingga sekarang sudah ada beberapa instansi seperti Dinas Lingkungan Hidup, Inspektorat, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan hingga Kapanewon seperti Berbah yang pegawainya telah mengolah sampah organik secara mandiri.

Diharapkan pengolahan oleh para pegawai ini bisa menjadi contoh sehingga masyarakat bisa mengikutinya. “Kami juga telah membuat imbauan ke masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pengolahan sampah organik,” katanya.

Menurut dia, pengolahan sampah organik ini sangat penting. Selain jenis sampah ini mendominasi dan jika tidak segera dikelola akan menimbulkan bau.

Di sisi lain, upaya pengambilan sampah di masyarakat maksimal tiga kali dalam seminggu. Oleh karenanya, masyarakat diminta ikut berperan dalam pengolahan.

Menurutnya, pengolahan sampah organik cukup mudah. Salah satunya bisa dilakukan dengan model lubang biopori.

Pengelolaannya tinggal dimasukan ke lubang biopori yang sudah dibuat. Nantinya, secara sendiri akan terjadi proses pengomposan sehingga setelah penuh bisa dipergunakan untuk bercocok tanam.

“Lokasi di sekitar lubang akan lebih subur karena kompos dari hasil pengolahan sampah organik,” katanya.

Untuk mengoptimalkan pengolahan sampah organik, Epi mengakui sudah memberikan bantuan alat pembuat lubang biopori ke padukuhan. Diharapkan, bantuan bisa dioptimalkan guna membantu pemkab mengelola sampah secara mandiri.

“Untuk data pasti terkait dengan bantuan bor biopori ada di kantor, nanti malah salah kalau ngomong tanpa data. Yang jelas, saya menyakini dengan partisipasi warga, maka persoalan sampah bisa dikelola dengan baik,” katanya.

Dia menyakini dengan berbagai program ini, maka di akhir 2025 maka sampah di Sleman sudah bisa terkelola dengan baik. “Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan baik,” katanya.

Selain itu, pada 2023, telah dibagikan sarana prasarana pengelolaan persampahan untuk masyarakat berupa 416 alat bor biopori; 4.082 biopori paving; 4.343 ⁠biopori paralon; 90 kompartemen; 100 ⁠buah komposter berkapasitas 120 liter; dan 323 buah komposter berkapasitas 60 liter.

Berbagai sarana dan prasarana tersebut diberikan kepada kelompok masyarakat dan sekolah. Tak hanya itu, juga diberikan sosialisasi terkait dengan pengelolaan persampahan dan pembuatan biopori sebanyak 16 kali, dan 10 di antaranya diberikan kepada 10 kalurahan dan diberikan sarpras pendukungnya untuk 135 padukuhan.

Lakukan Pengadaan

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan pengelolaan sampah belum bisa sepenuhnya seperti yang diharapkan. Pasalnya hingga sekarang masih ada 144 ton per hari yang belum tertangani dengan baik.

“Memang paling banyak adalah sampah organik. Sedangkah hasil RDF di TPST masih nonorganik karena memang belum ada alatnya, tetapi kami tetap berupaya untuk pengadaan agar pengelolaan bisa semakin dimaksimalkan,” katanya.

Diharapakn dengan rencana pembangunan TPST Donokerto di tahun ini dan TPST Gamping di 2025 bisa semakin mengoptimalkan pengolahan sampah di Kabupaten Sleman. “Tentunya terus ada upaya, termasuk adanya bantuan alat pengangkut sampah agar bisa terkelola dengan baik,” katanya. (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News