PKL Malioboro Tidak Mungkin Balik Lagi ke Selasar

JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pedagang kaki lima (PKL) tidak mungkin lagi berjualan di selasar Jalan Malioboro seperti dulu lagi. Sebab, Pemda sudah menyiapkan relokasi untuk memfasilitasi PKL Malioboro dengan pembangunan Teras Malioboro.

“Kalau mereka menuntut  kembali [berjualan] ke selasar, ya enggak mungkin. Selasar dudu duweke [bukan milik mereka] kok. Tempat relokasi sudah disiapkan,” tegas Gubernur di sela-sela menghadiri peresmian The New RS Queen Latifa, di Gamping, Sleman, Rabu (11/9).

Menurut Sultan, peruntukan selasar Malioboro  bukan untuk PKL. Tidak ada legalitas yang bisa mendukung kegiatan PKL di selasar Malioboro.

Lagipula, Malioboro sudah lama direncanakan untuk ditata sesuai fungi dan peruntukan. Terlebih lagi, sejak 2023 lalu, ruas Jalan Malioboro menjadi bagian melekat dari  Warisan Budaya Dunia yang telah diakui Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan (UNESCO).

Pemkot Jogja dan Pemda DIY saat ini sedang menyiapkan relokasi pedagang ke Teras Malioboro 2 (TM 2) di Beskalan dan Ketandan yang direncakan bakal diresmikan pada 2025 mendatang. Nantinya ada sebanyak 1.041 pedagang yang dipindahkan ke dua lokasi baru. Sebanyak 712 pedagang akan ditempatkan Ketandan di kawasan lahan seluas 3.779 meter persegi, selebihnya sebanyak 329 pedagang dipindahkan ke Beskalan di lahan seluas 2.982 meter persegi.

Lokasi TM 2 di Beskalan akan menyatu dengan Teras Malioboro 1 (TM 1) atau eks Bioskop Indra yang telah lebih dulu menampung PKL Malioboro di bagian Selatan sejak 2022 lalu. Lokasi di Beskalan ini bisa diakses dari pintu yang sama dengan TM 1 dan juga dari Jalan Beskalan (depan Ramai Mall).

Adapun lokasi baru di kawasan Ketandan berada di belakang Toko Ramayana, bisa diakses dari Jalan Malioboro, dan dari sebelah utara dari Jalan Suryatmajan.

Sejumlah pedagang Teras Malioboro 2, pada Rabu berunjuk rasa menolak rencana relokasi dari Teras Malioboro 2 saat ini ke lokasi baru yang disediakan Pemda DIY di Ketandan dan Beskalan. Mereka menuntut dibolehkan kembali berdagang di selasar Malioboro.  Selain aksi penolakan, di hari dan jam yang sama, terjadi pula aksi dari pedagang yang mendukung kebijakan relokasi yang dilakukan Pemda DIY.

Aksi pedagang yang menolak relokasi dilakukan di Jl Malioboro di depan Regol Barat Kepatihan, Danurejan, Kota Jogja. Adapun aksi pedagang yang mendukung kebijakan relokasi, dipusatkan di gerbang utama atau Regol Selatan Kepatihan, di Jalan Suryatmajan.

Aris, pedagang TM 2 yang mendukung relokasi mengungkapkan ia dulu berdagang di selasar tanpa legalitas usaha yang jelas. Dengan direlokasi ke kawasan khusus, para pedagang justru akan mendapatkan legalitas yang jelas bahkan akan dibantu mendapatkan nomor induk berusaha (NIB).

Ia merasa bersyukur sudah mendapatkan tempat yang layak, setelah Pemkot Jogja dan Pemda DIY menata pedagang dari selasar ke lokasi transit di TM 2.  “Alhamdulillah saya diangkat derajatnya sama Ngarsa Dalem. Kami sudah ditempatkan di tempat yang layak. Dulu selasar itu bukan hak kami. Sekarang difasilitasi tempat dan menjadi hak kami,” kata Aris yang datang bersama 90 orang pedagang lainnya.

Ia menyebut, saat ini memang perekonomian sedang lesu, sehingga di tempat lain pun juga ada penurunan omzet. Namun begitu, ia optimis dengan kepindahannya ke lokasi baru, mereka bisa bertahan dan berkembang jauh lebih baik. Ia juga optimis akan bisa mengejar omzet seperti pedagang TM 1.

Aris tidak menolak relokasi dan dari awal paham apabila lokasi TM 2 saat ini hanyalah lokasi transit sebelum berpindah ke lokasi yang permanen. Pemerintah menurutnya tidak serta merta meninggalkan mereka, dan tetap memberikan fasilitas. Ia membandingkan dengan penggusuran di sejumlah tempat yang tidak mengakomodasi kepentingan orang-orang di dalamnya.

“Kami sudah dikasih tempat, diakomodasi kok pengin kembali ke selasar lagi, kembali ke lorong. Itu milik siapa? Kan tanah bukan milik kami,” ungkapnya.

 Eko, salah satu pedagang TM 2 menambahkan sebenarnya ada beberapa kelompok pedagang yang setuju relokasi.  Namun banyak pedagang memilih berjualan walau memiliki sikap yang sama dengannya. (***)

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.