Dinsos-PPPA Gunungkidul Catat Ada 88 Aduan Kekerasan hingga September 2024, Terbanyak Kekerasan Seksual pada Anak

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos-PPPA) Kabupaten Gunungkidul mencatat ada 88 aduan tindakan kekerasan sejak awal tahun hingga 17 September 2024.

Kepala Dinsos-PPPA Gunungkidul, Asti Wijayanti mengatakan dari 88 tindakan kekerasan, paling banyak adalah kekerasan seksual (KS) yang mencapai 39 aduan dengan rincian korban ada empat perempuan (P), 26 anak perempuan (AP), sembilan anak laki-laki (AL).

Jenis lain yaitu kekerasan fisik dengan korban delapan perempuan, satu anak perempuan, dan dua anak laki-laki. Ada juga kekerasan psikis dengan korban delapan perempuan, satu laki-laki, 17 anak perempuan, dan empat anak laki-laki. Kemudian ada penelantaran dengan korban delapan perempuan. Terakhir, trafficking dengan nol korban.

Guna melakukan tindakan penanganan pasca kejadian, Asti mengaku perlu ada keterlibatan psikolog. Namun, jumlah psikolog di Kabupaten Gunungkidul terbatas. Kata dia, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak hanya memiliki satu psikolog. Satu psikolog lain bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari.

Asti menambahkan Puskesmas juga sudah berusaha melatih tenaganya untuk menjalankan standar operasional prosedur (SOP) Psikologi Klinis sederhana. Dengan begitu, petugas Puskesmas dapat melakukan penanganan awal sesegera mungkin guna menghindarkan hal-hal buruk. “Idealnya setiap Puskesmas perlu ada psikolog,” kata Asti dihubungi, Kamis, (26/9).

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian mengatakan pemenuhan kebutuhan tenaga psikologi saat ini memang terganjal kuota rekruitmen yang terbatas.

Meski ada kuota dalam formasi CPNS pun justru sepi pendaftar. Tegas dia, Pemkab pernah membuka tenaga psikolog namun sepi peminat. “Ini jadi catatan ke depan juga bagi kami,” kata Arif.

Arif mengaku pendaftar tenaga spesialis lain juga sepi. Apabila melihat data milik Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) pun hanya ada dua pendaftar dokter spesialis.

“Pemenuhan ini tentu dari masing-masing Puskesmas bisa kerja sama dengan NGO [Non Governmental Organization atau Lembaga Swadaya Masyarakat] seperti Rifka Annisa,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News