Otonomi Daerah DIY Didorong Berbasis Keadilan dan Kearifan Lokal
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
PJ Walikota Jogja, Sugeng Purwanto (Tengah), menerima kunjungan perwakilan APEKSI, di Balaikota Jogja, Rabu (2/10/2024). /ist Pemkot Jogja
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja menjadi rujukan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) sebagai Best Practice dalam Pembiayaan Alternative Pembangunan non APBD. Salah satunya melalui inovasi Gandeng Gendong yang telah berjalan sejak tahun 2018.
PJ Walikota Jogja, Sugeng Purwanto, menjelaskan pada dasarnya Gandeng Gendong merupakan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen pembangunan, dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
“Keterlibatan unsur 5K, yaitu Kota, Kampung, Kampus, Komunitas dan Korporat menjadi satu strategi dalam pembangunan di Kota Yogya. Di mana proses dari hulu ke hilir tidak ada yang terlewat,” ujarnya saat menemui perwakilan APEKSI di Balaikota Jogja, Rabu (2/10/2024).
Dengan luas wilayah yang terbatas, Kota Jogja dituntut untuk menjadi kota yang kreatif dengan sumber daya yang dimiliki. Terutama sumber daya manusianya yang harus terus kreatif dan inovatif “Keterbatasan itu justru menjadikan sumber daya manusianya sangat kreatif, dibuktikan dengan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jogja menjadi yang tertinggi secara nasiona,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Agus Tri Haryono, megatakan Gandeng Gendong lahir untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan beragam permasalahan perkotaan lainnya.
“Prinsipnya unsur 5K ini saling menggandeng dan menggendong, di mana yang kuat akan saling menggandeng unsur lainnya yang belum terlalu kuat untuk digendong. Jadi dari sini akan ada siklus yang terus berputar, di dalam proses pembangunan Kota Jogja,” jelasnya.
Agus menyatakan setiap program pembangunan Kota Yogya selalu melibatkan unsur 5K tersebut. Mulai dari proses perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan program hingga evaluasinya.
“Setiap tahun dilakukan Musrenbang tematik dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan dan lainnya secara berjenjang dari kelurahan, kemantren dan kota. Dengan melibatkan semua unsur 5K dan afirmasi kepada kelompok rentan yaitu lansia, perempuan, anak dan disabilitas,” ujarnya.
Berbaga program Gandeng Gendong tidak hanya bersumber dari APBD saja tapi juga peran korporasi melalui program Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TSLP). Pada akhir tahun 2023, realisasi program TSLP Gandeng Gendong di Kota Jogja mencapai sekitar R5,1 miliar.
Perwakilan APEKSI, Heffy Octaviani, menyampaikan Pemkot Jogja menjadi contoh praktik baik dalam pembiayaan alternatif pembangunan non APBD. Terutama dalam menciptakan peningkatan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat, melalui kerja sama dengan berbagai stakeholder termasuk korporasi.
“Kami juga telah melakukan kunjungan lapangan atas beberapa hasil dari program Gandeng Gendong. Seperti pemberdayaan masyarakat di Bendung Lepen, peningkatan pendapatan UMKM melalui Nglarisi dan lainnya. Tentu ini menjadi satu rujukan yang luar biasa agar bisa direplikasi pemerintah kota lainnya di Indonesia,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Otonomi daerah DIY diarahkan berbasis keadilan dan kearifan lokal untuk wujudkan pembangunan berdampak langsung bagi masyarakat.
DisperinkopUKM Kulonprogo mempercepat pendampingan sertifikasi halal gratis bagi UMKM sebelum kuota Sehati DIY ditutup akhir Mei 2026.
PBB mendesak investigasi independen atas dugaan penyiksaan dan kematian tahanan Palestina di pusat penahanan Israel.
Persib Bandung semakin dekat dengan gelar juara Super League 2025/2026 usai menang dramatis 2-1 atas PSM Makassar di Parepare.
Simak jadwal terbaru KRL Jogja-Solo Senin 18 Mei 2026 dari Stasiun Yogyakarta sampai Palur. Tarif tetap Rp8.000 sekali jalan.
Cek jadwal terbaru KRL Solo-Jogja Senin 18 Mei 2026 lengkap dari Palur sampai Yogyakarta. Tarif tetap Rp8.000 sekali perjalanan.