Waktu Pembangunan Mepet, TPST Donokerto Baru Dilengkapi Satu Mesin Pengolah Sampah

Harianjogja.com, SLEMAN—Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman optimistis pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Donokerto di Kapanewon Turi bisa selesai di akhir tahun. Kendati demikian, keberadaan sarana prasarana yang ada belum optimal dikarenakan baru terpasang satu modul mesin pengolah sampah.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Sleman, Epiphana Kristiyani mengatakan, pembangunan TPST Donokerto sudah dimulai. Hal ini tak lepas dari turunnya izin Gubernur DIY tentang pemanfaatan Tanah Kas Desa (TKD) untuk lokasi pembangunan. “Sudah mulai dikerjakan dan kami yakin bisa selesai di akhir tahun ini,” kata Epi, Rabu (23/10/2024).

BACA JUGA: Izin Gubernur DIY Sudah Turun, TPST Donokerto Sleman Mulai Dibangun

Ia tidak menampik saat proses lelang smepat terjadi kendala sehingga dilakukan dua kali pelelangan. Kondisi ini dinilai ikut berpengaruh terhadap pengerjaan dikarenakan waktunya berkurang dari empat menjadi tiga bulan.

Meski demikian, ia tetap optimistis pembangunan bisa terselesaikan di akhir tahun. Hanya saja, kelengkapan sarana prasarana pendukung pengolahan sedikit meleset dari perencanaan awal.

Seyogyanya, lanjut Epi, di TPST Donokerto bisa langsung terpasang tiga modul mesin pengolah sampah. Namun dikarenakan adanya pengurangan pagu dana keistimewaan serta waktu pengerjaan yang berkurang karena kegagalan lelang pertama, maka hanya dipasang satu mesin dengan kapasitas 30 ton per harinya.

“Untuk dua modul mesin lainnya baru akan dipasang tahun depan,” ungkapnya.

TPST Donokerto dibangun di lahan seluas 1,1 hektare. Adapun pembangunannya menelan anggaran sekitar Rp10,9 miliar. “Ini jadi TPST ketiga yang dibangung Pemkab Sleman, setelah TPST Tamanmartani, Kalasan dan Sendangsari, Minggir. Mudah-mudahan dengan pembangunan fasilitas ini, maka sampah di Sleman bisa terkelola dengan baik,” katanya.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Setda Sleman, Widodo mengatakan, lelang untuk pembangunan TPST Donokerto sudah selesai. Tanda tangan kontrak untuk pengerjaan juga sudah dilakukan dengan anggaran pembangunan sebesar Rp10.990.990.000.

“Pagu awal memang Rp11,6 miliar, tapi setelah lelang pembangunan hanya butuh biya Rp10,9 miliar. Untuk pengerjaan bisa kontak ke Dinas Lingkungan Hidup yang menangani,” katanya.

Menurut dia, tender pembangunan sempat mengalami kegagalan satu kali. Hal ini terjadi karena ada sanggahan dari peserta lelang yang menyatakan keberatan terkait dengan putusan yang dibuat sehingga proses tidak memenuhi persyaratan.

“Di masa lelang pertama, ada masa sanggah sebelum dilakukan tanda tangan kontrak. Di masa sanggah inilah ada keberatan dan pokja menerimanya sehingga lelang dinyatakan gagal,” katanya.

Meski demikian, ia mengakui lelang kedua berjalan dengan lancar sehingga bisa dilakukan tanda tangan kontrak untuk pengerjaan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.