Advertisement
Marak Soal Peredaran Miras, Pemkot Sebut Jogja Bakal Punya Perda Baru
Ilustrasi. - Antara Foto
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Kota Jogja akan memiliki peraturan daerah (perda) baru yang mengatur minuman keras (miras). Rancangan peraturan daerah (raperda) ini akan menggantikan perda soal miras sebelumnya yang sudah berusia 71 tahun.
Kabag Hukum Setda Kota Jogja, Rihari Wulandari, menjelaskan Raperda Miras sebenarnya sudah masuk dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) 2024 dan sudah ada draf rancangannya. “Sudah ada rancangannya,” ujarnya, Selasa (29/10/2024).
Advertisement
Maka ditargetkan Raperda Miras bisa dibahas sebelum pergantian tahun ini, menggantikan perda yang lama. Perda miras sebelumnya sudah sangat lama dan sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Rencananya raperda miras tahun ini akan dibahas,” katanya.
BACA JUGA: Pemerintah DIY Intensifkan Penindakan Miras Ilegal, Aturan Dinilai Ketinggalan Zaman
Beberapa penyesuaian yang dimasukkan dalam raperda tersebut seperti terkait dengan produksi, peredaran, penjualan dan pengawasan. “Pengawasan disesuaikan dengan kewenangan yang diberikan ke pemerintah daerah,” ungkapnya.
Adapun perda miras sebelumnya yang masih digunakan sampai saat ini yakni Perda No. 7/1953 tentang Izin Penjualan Dan Pemungutan Pajak Atas Izin Menjual Minuman Keras Dalam Daerah Kotapraja Jogja. Terkait raperda ini, Harianjogja.com menghubungi DPRD Kota Jogja, tetapi belum mendapat respons.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
Advertisement
Inilah Negara Paling Awal dan Paling Akhir Rayakan Tahun Baru 2026
Advertisement
Musim Liburan, Wisata Jip Merapi Diserbu hingga 20 Ribu Orang
Advertisement
Berita Populer
- Malam Tahun Baru, Ini Skenario Rekayasa Lalu Lintas Polda DIY
- Daya Beli Melemah, Hotel di Kota Jogja Andalkan Last Minute Booking
- Petani Gunungkidul Terima Bantuan Alsintan Rp12 Miliar
- Stok Darah Libur Nataru di Sleman Aman, PMI Terus Ajak Warga Donor
- Wacana Pilkada Lewat DPRD Dinilai Tak Jawab Persoalan Demokrasi
Advertisement
Advertisement



