Pemkot Jogja Libatkan Daerah Penyangga untuk Dukung Ketahanan Pangan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja melibatkan daerah penyangga untuk memenuhi ketahanan pangan Kota Jogja. Hal ini diperlukan karena Kota Jogja tidak memiliki lahan yang cukup untuk ketercukupan persediaan pangan.

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Jogja, Sukidi, menjelaskan pemerintah bersama semua elemen masyarakat memiliki tanggung jawab dalam menjamin ketersediaan pangan bagi setiap individu dengan jumlah dan mutu yang layak, sehingga dapat terwujud ketahanan pangan pada suatu daerah.

Ketahanan pangan diukur dengan tiga aspek yaitu ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatannya.

“Ketiga aspek tersebut tidak bisa dipenuhi secara mandiri oleh Pemkot Jogja, mengingat luas lahan pertanian yang terbatas hanya 25 hektare, dengan produktivitas gabah kering panen 5,8 ton dengan konversi beras 63,8 persen,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (1/11/2024).

Aspek penting yang dilakukan selama ini, lanjut Sukidi, adalah menjaga distrbusi serta stabilisasi pasokan dan harga pangan. Melalui kerja sama yang dijalin dengan daerah-derah penyangga di DIY maupun luar DIY.

“Untuk kerja sama dengan daerah penyangga, yang dilakukan adalah menjaga aspek distribusi agar ketika sampai di Kota Jogja harga pangan tidak terlalu tinggi. Tapi juga tetap menjaga stabilitas di sektor pertanian dari hulu sampai hilir supaya tidak ada yang dirugikan,” terangnya.

BACA JUGA: Ekspor Vaksin, Bio Farma Teken Kontrak Rp1,4 Triliun untuk 2025

Sejalan dengan itu, Ketua Tim Kerja Pengembangan Dunia Usaha Bidang Perekonomian Badan Perencanaaan Pembangunan (Bappeda) Kota Jogja, Prillia Astuti, mengatakan terwujudnya ketahanan pangan bertujuan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

“Kondisi ketahanan pangan juga berkaitan dengan kondisi kemiskinan suatu daerah, di mana kemiskinan akan mendorong kesenjangan konsumsi pangan, yang juga berdampak pada peningkatan prevalensi stunting karena tidak mendapat pangan bergizi dan berkualitas,” katanya.

Maka strategi Pemkot dalam peningkatan ketersediaan pangan, dilakukan melalui upaya peningkatan produksi pangan beragam, penyediaan pangan yang aman dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah yang optimal.

Akademisi Universitas Widya Mataram, Bangun Putra Prasetya, memaparkan ketahanan pangan dapat terwujud jika didukung dengan akses fisik, sosial dan ekonomi yang memadai untuk mendapatkan makanan yang bermutu, bergizi dan beragam.

“Aspek ekonomi berkaitan dengan kemampuan keuangan untuk membeli pangan yang cukup dan bergizi. Pada aspek fisik bicara soal keberadaan infrastruktur untuk mencapai sumber pangan. Kemudian aspek sosial tentang modal sosial yang digunakan untuk mendapatkan dukungan informal dalam mengakses pangan,” kata dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News