DPRD Sleman Desak Pemkab Pastikan 4.278 ATS Kembali ke Bangku Sekolah
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Kabupaten Sleman
Harianjogja.com, SLEMAN—Pemerintah Kabupaten Sleman memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2024 di DIY. Predikat tersebut telah Pemkab raih sebanyak 14 kali berturut-turut.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD tersebut dilakukan oleh Kepala BPK DIY, Agustin Sugihartatik kepada Bupati dan Ketua DPRD Sleman di Kantor BPK Perwakilan DIY, Kamis (17/4/2025).
BACA JUGA: KPU Sleman Gunakan Dana Hibah Pemkab Sleman 88,37 Persen
Agustin Sugihartatik mengatakan pemeriksaan LKPD bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam memberikan opini WTP kepada pemerintah daerah.
"Pemeriksaan LKPD merupakan tugas konstitusional BPK. Aspek yang dinilai meliputi kepatuhan hukum, efektivitas pengendalian internal, penerapan standar akuntansi pemerintah, dan transparansi laporan keuangan," kata Agustin dikutip Jumat (18/4/2025).
Dia juga menyampaikan sejak 2005, BPK telah memberikan 1.088 rekomendasi kepada Pemkab Sleman atas hasil pemeriksaan LKPD. Dari ribuan rekomendasi tersebut, sebanyak 1.023 rekomendasi atau 94,2% telah Pemkab tindaklanjuti. Hal ini menjadi salah satu faktor yang mendorong Bumi Sembada meraih predikat WTP.
BACA JUGA: Sejumlah Pegawai Pemkab Sleman Terlambat Masuk Kerja di Hari Pertama usai Libur Lebaran
Di lain pihak, Harda Kiswaya, mengatakan hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. “Catatan dan rekomendasi dari BPK harus segera diperbaiki dan dilaporkan demi kualitas pelayanan yang lebih baik,” kata Harda.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Mengenal sejarah Gedung Agung Jogja, dari era kolonial Belanda hingga menjadi saksi perjuangan kemerdekaan dan pusat agenda kenegaraan.
Khalyana Zahira, siswi MAN 1 Lubuklinggau, berhasil menjadi Paskibraka Nasional 2026 dan bertugas pada upacara HUT ke-81 RI.
Sri Sultan Hamengku Buwono X menekankan kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran harus berjalan beriringan dalam Malam Tirakatan HUT ke-81 RI.
Sebanyak 683 dari 794 BTS terdampak gempa NTT telah pulih. Komdigi mencatat 111 site masih mengalami gangguan.
Simak jadwal KA Prameks Jogja-Kutoarjo pada Senin 17 Agustus 2026, lengkap dengan jam keberangkatan dari Tugu dan Kutoarjo.