DPRD Sleman Desak Pemkab Pastikan 4.278 ATS Kembali ke Bangku Sekolah

Harianjogja.com, SLEMAN—DPRD Sleman meminta upaya penanganan 4.278 anak tidak sekolah (ATS) di wilayahnya dilakukan secara terukur dan dievaluasi secara berkala setiap tiga bulan. Langkah tersebut dinilai penting agar penanganan tidak berhenti pada tahap pendataan, melainkan mampu mengembalikan anak-anak tersebut ke bangku pendidikan.

Ketua DPRD Sleman, Gustan Ganda, mengatakan laporan perkembangan penanganan ATS harus disampaikan secara rutin sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang terlibat.

Menurutnya, evaluasi berkala akan membantu kepala daerah memantau efektivitas program yang dijalankan sekaligus memastikan setiap perangkat daerah menjalankan tugasnya secara optimal.

“Harusnya ada laporan per tiga bulan. Akhirnya Pak Bupati sudah mengetahui kinerja OPD yang terkait dengan anak tidak sekolah,” kata Gustan, Jumat (7/8/2026).

Ia menegaskan data 4.278 ATS yang telah diperoleh Pemerintah Kabupaten Sleman harus ditindaklanjuti dengan intervensi yang jelas dan terukur. Pemerintah, menurut dia, tidak cukup hanya mengetahui jumlah anak yang tidak bersekolah, tetapi juga harus memahami akar persoalan dan memberikan solusi yang tepat.

“Ada data 4.278 anak tidak sekolah. Ingat ya, tidak sekolah,” ujarnya.

Penyebab ATS Beragam

Gustan menjelaskan penyebab anak tidak sekolah tidak selalu berkaitan dengan keterbatasan ekonomi. Faktor keluarga, persoalan sosial, kondisi lingkungan, hingga masalah yang muncul di sekolah juga dapat menjadi penyebab anak keluar dari sistem pendidikan.

Karena itu, DPRD telah mengumpulkan berbagai data terkait kondisi ATS yang nantinya akan dibahas bersama Pemerintah Kabupaten Sleman, terutama Dinas Pendidikan.

Menurut dia, penanganan ATS harus dilakukan secara lintas sektor. Selain Dinas Pendidikan, sejumlah OPD lain yang menangani urusan sosial, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak juga perlu dilibatkan sesuai karakteristik masalah yang dihadapi masing-masing anak.

“Penanganan harus disesuaikan dengan persoalan yang dialami setiap anak agar intervensinya tepat sasaran,” katanya.

Gustan menekankan tujuan utama program tersebut bukan sekadar menekan angka anak putus sekolah, tetapi memastikan mereka kembali mendapatkan hak atas pendidikan.

“Bukan putus sekolah saja, kembali ke sekolah,” tegasnya.

DPRD Siap Dukung Anggaran

DPRD Sleman, lanjut Gustan, berkomitmen mendukung upaya penanganan ATS bersama Bupati dan Wakil Bupati Sleman, termasuk dari sisi penganggaran.

Menurutnya, dukungan anggaran menjadi faktor penting agar berbagai program intervensi dapat berjalan sesuai kebutuhan di lapangan dan hasilnya dapat dipantau secara berkelanjutan.

“Dukungan ini diperlukan supaya penanganan ATS benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata,” ujarnya.

Disdik Luncurkan Gandheng ATS

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Sleman, Mustadi, mengungkapkan hasil verifikasi dan validasi data menunjukkan terdapat 4.278 anak usia 6 hingga 18 tahun yang belum mengenyam pendidikan, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan.

Data tersebut diperoleh melalui proses pencocokan data siswa sekolah dengan data anak usia sekolah di Kabupaten Sleman.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Dinas Pendidikan Sleman meluncurkan program Gerakan Andhum Handarbeni Penanganan Anak Tidak Sekolah atau Gandheng ATS.

Program ini dirancang untuk memperkuat penanganan ATS melalui sejumlah strategi utama, mulai dari penguatan regulasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, hingga pengembangan sistem pemantauan berbasis teknologi.

Salah satu strategi yang dikembangkan adalah penerapan sistem monitoring digital berbasis Early Warning System (EWS) serta EWS Deteksi Dini Risiko Putus Sekolah. Sistem tersebut diharapkan mampu mendeteksi lebih awal anak-anak yang berpotensi keluar dari sekolah sehingga dapat segera dilakukan intervensi.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, sekolah, keluarga, dan masyarakat, Pemkab Sleman berharap angka anak tidak sekolah dapat ditekan dan semakin banyak anak yang kembali memperoleh akses pendidikan yang layak.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.