Pemerintah Gratiskan Cek Kesehatan, Dinkes Gunungkidul Latih Kader Posyandu

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Kementerian Kesehatan berencana menggratiskan pemeriksaan kesehatan mulai tahun depan bagi masyarakat Indonesia yang berulang tahun, tepat pada hari lahirnya. Dinas Kesehatan (Dinkes) Gunungkidul pun kini mulai mempersiapkan diri.

Kepala Dinkes Gunungkidul, Ismono mengaku akan memberi pelatihan terhadap kader Posyandu agar dapat melakukan pelayanan skrining kesehatan menindaklanjuti program skrining kesehatan gratis pada hari ulang tahun dari Pemerintah Pusat.

Dia mengatakan kader Posyandu akan mendapat pelatihan khusus untuk program yang baru saja dicetuskan Menteri Kesehatan (Menkes). “Skrining nanti bisa lewat Posyandu dan kami rencanakan secara bertahap. Dibantu kader nanti untuk dapat melayani skrining secara terbatas bagi kelompok-kelompok tertentu,” kata Ismono, Minggu (3/11/2024).

Ismono menambahkan program tersebut digelar utamanya melalui Puskesmas yang ada di Gunungkidul. Puskesmas akan memberikan pelayanan kesehatan terintegrasi atau integrasi layanan primer/ ILP sesuai Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) No. HK.01.07/MENKES/2015/2023.

Secara umum, pasien datang ke Puskesmas untuk mendapat skrining sesuai siklus hidup, mulai bayi/ balita, usia remaja, dewasa, lansia, dan ibu hamil. Khusus skrining terhadap ibu hamil akan dilakukan sesuai usia kehamilan.

Skrining dilaukan sesuai kelompok umur dan kluster pelayanan di Puskesmas secara gratis menggunakan BPJS Kesehatan. “Contoh pada usia dewasa dan lansia akan diperiksa tensi, berat badan tinggi badan, gula darah, kolesterol, sehingga akan diketahui potensi penyakitnya. Misalnya ya penyakit gula, jika kadar gula melebihi normal, hipertensi, jika tensi melebihi normal, dan hiperkolesterol jika kolesterol melebihi normal,” katanya.

Ismono menambahkan layanan skrining gratis akan dilakukan secara bertahap. Artinya, tidak semua pasien dalam sekali waktu mendapat skrining. Hal ini disebabkan lantaran sumber daya manusia (SDM) Puskesmas terbatas.

Minimal, kata dia kelompok usia dewasa mendapat skrining satu kali setahun. Puskesmas pembantu juga dapat melayani skrining gratis dengan menyesuaikan kemampuan SDM tenaga dokter, bidan, dan perawat yang ada.

Petunjuk Teknis

Kepala Puskesmas Saptosari, dr. Ari Hermawan mengatakan ada beberapa kendala yang menjadi perhatian dalam pelaksanaan program skrining kesehatan gratis pada hari ulang tahun.

Ari mengaku belum ada petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut dari Kementerian Kesehatan. Meski begitu, dia akan menjalankan program Kemenkes di tengah keterbatasan sarpras dan sumber daya manusia (SDM).

Dia menjelaskan tenaga kesehatan (nakes) di Kabupaten Gunungkidul terbatas, utamanya nakes yang berada di Puskesmas Induk dan Puskesmas Pembantu.

Di Puskesmas Saptosari ada tiga dokter dengan satu orang merangkap Kepala Puskesmas, lalu lima perawat, dan enam bidan. Padahal ada sekitar 40.000 penduduk di Kapanewon Saptosari. “Jumlah SDM di Puskesmas Saptosari tentu tidak memenuhi standar kalau diminta melayani 40.000 penduduk,” kata Ari.

Puskesmas Induk menangani pasien rata-rata 150 orang per hari. Apabila program skrining bergulir, Ari mengaku tidak ada cukup waktu. Dalam proses skrining, paling tidak ada minimal 10 pertanyaan.

Dari sepuluh pertanyaan itu, satu pasien minimal memerlukan 15 menit. Jika ada lima orang, maka perlu 75 menit. Hal ini belum mempertimbangkan pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium juga memerlukan paling tidak 15 menit per orang. Ditambah dengan pemeriksaan laboratorium ini, maka satu orang perlu 30 menit. Jika ada lima orang, maka perlu 150 menit atau 2 jam 30 menit.

Kendala lain yang muncul adalah pencatatan dan pelaporan hasil skrining menggunakan Aplikasi Sehat IndonesiaKu (ASIK). Ari mengaku belum dapat mengoptomalkan aplikasi ini sebab ada kendala dalam pelaporan. Sinyal atau jaringan internet juga masih menjadi persoalan lain di Kapanewon Saptosari.

Ari menambahkan jumlah SDM dan beban kerja menghambat pelaksanaan skrining tersebut di Puskesmas Pusat. Sebab itu, dia menyarankan agar skrining dapat dilakukan di Puskesmas Pembantu dan Posyandu.

“Jam pelayanan Puskesmas juga terbatas. Kalau ada persoalan SDM dan beban kerja, pasti ada yang dikorbankan, kalau bukan pasien maka pelayanan itu sendiri,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News