Rencana Malioboro Jadi Pedestrian Penuh Tertunda sampai 2027, Ini Alasannya

Harianjogja.com, JOGJA—Rencana Pemda DIY menjadikan kawasan Malioboro sebagai area pedestrian penuh pada 2025 sedikit terkendala.

Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DIY, Rizki Budi Utomo, mengungkapkan bahwa proses pemindahan gedung DPRD DIY yang merupakan bagian integral dari proyek ini, diperkirakan baru akan selesai pada 2026.

Dengan demikian, implementasi pedestrian penuh di Malioboro paling cepat baru bisa terwujud pada tahun 2027. “Karena itu, ketika kita menuju ke sana, aktivitas perkantoran kan harus sudah klir,” jelas Rizki, Selasa (19/11/2024).

Selain kendala pemindahan gedung, persiapan lain yang masih terus dilakukan antara lain adalah pengaturan sirkulasi lalu lintas di sekitar Malioboro. Pemindahan parkir Abu Bakar Ali ke Ketandan dan penataan sirip-sirip Malioboro juga menjadi bagian dari persiapan yang membutuhkan waktu. “Kalau pedestrian penuh kan butuh banyak hal, gedung, parkir Abu Bakar Ali juga mau pindah ke Ketandan dan itu juga butuh waktu, sirip-sirip Malioboro juga,” imbuhnya.

Untuk mendukung evaluasi dan perencanaan yang lebih komprehensif, Dishub DIY juga tengah melakukan pendataan emisi gas buang di kawasan Malioboro. Data ini akan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi lingkungan sebelum dan sesudah penerapan pedestrian penuh.

Selain itu, Dishub DIY juga berencana memperpanjang waktu penerapan semipedestrian di Malioboro dari 3 jam menjadi 5 jam atau 6 jam. Saat ini, pihaknya tengah mengurus aspek legalitas dari kebijakan tersebut apakah nanti akan menggunakan aturan dari Walikota Jogja atau Gubernur DIY. 

BACA JUGA: Menyelami Makna Arsitektur Kolonial di Malioboro

Sementara itu, Ketua Pustral UGM, Ikaputra, menekankan pentingnya keberadaan transportasi publik yang memadai sebagai pendukung keberhasilan program pedestrianisasi Malioboro. “Kalau mau menerapkan Malioboro pedestrian penuh tentu harus disiapkan transportasi publik yang memadai. Dengan transportasi publik yang lebih luas jangkauannya ke Malioboro, masyarakat tidak lagi perlu menggunakan kendaraan pribadi,” ujar Ikaputra.

Dia menambahkan bahwa dengan adanya transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, masyarakat dari berbagai daerah seperti Kentungan, Bantul, Jalan Solo, dan Wates akan lebih memilih menggunakan angkutan umum untuk menuju Malioboro.

“Program Malioboro pedestrian penuh itu sangat bagus dilakukan. Dengan kebijakan itu, masyarakat akan terbiasa dan lama kelamaan akan menjadi budaya yang perlahan-lahan bisa mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi saat menuju pusat perkotaan. Kalau diperluas zonasi semi pedestriannya tentu harus ada transportasi publik yang memadai.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.