BPS Jamin Data Sensus Ekonomi 2026 Tak Dipakai untuk Pajak
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
Petugas menurunkan alat peraga kampanye di Kapanewon Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, DIY, pada Selasa (19/11). Antara/Sutarmi
Harianjogja.com, KULONPROGO—Sebanyak 1.974 alat peraga kampanye calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada 2024 yang melanggar zona peruntukan.
Ketua Divisi Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kulonprogo Djoko Dwiyogo di Kulonprogo, Selasa, mengatakan berdasarkan hasil laporan pengawas, ada 1.974 alat peraga kampanye paslon peserta pilkada melanggar aturan zona pemasangan.
"Pekan lalu kami sudah berkirim surat ke KPU Kulonprogo supaya menyurati tim kampanye relawan paslon peserta pilkada menertibkan APK yang melanggar. Kemudian, sejak Senin (18/11/2024) hingga Kamis (21/11/2024) kami menertibkan APK bersama tim gabungan," kata Djoko Dwiyogo.
Ia mengatakan penertiban APK dibagi dalam beberapa zona wilayah, yaitu (Senin 18/11/2024) penertiban APK di wilayah Temon, Kokap, Pengasih. Kemudian, Selasa (19/11/2024) dilakukan di wilayah Wates, Panjatan, dan Lendah.
Selanjutnya, Rabu (20/11) penertiban APK dilakukan di Galur, Sentolo, dan Nanggulan. Terakhir, Kamis (21/11) penertiban APK dilakukan di Girimulyo, Samigaluh, dan Kalibawang.
"Dalam penertiban ini, Bawaslu tidak sendiri, tapi juga melibatkan Satpol-PP, Dishub dan Polres Kulonprogo," katanya.
Djoko mengatakan APK yang ditertibkan sebagian besar pelanggaran administrasi, cara pemasangan yang salah dan lokasi pemasangan yang dilarang.
Lebih lanjut, Djoko mengatakan APK yang telah ditertibkan boleh diambil tim paslon berkoordinasi dengan KPU. Saat ini, APK hasil penertiban dikumpulkan di gudang KPU di bekas Gedung Bioskop Wates.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
BPS menjamin data Sensus Ekonomi 2026 hanya untuk statistik, bukan pajak. Pendataan menjadi dasar kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran.
SHOW Token mengalokasikan pendanaan US$100 juta untuk industri film Indonesia melalui teknologi blockchain dan memperluas ekosistem ekonomi kreatif.
BPJPH mempercepat sertifikasi halal UMK melalui Program SEHATI untuk memperkuat ekosistem halal nasional dan daya saing wisata halal Indonesia.
KPU Kota Jogja menggelar simulasi pemungutan suara inklusif bagi siswa disabilitas di SLB Negeri Pembina untuk meningkatkan kesiapan menghadapi Pemilu 2029.
Harga emas Pegadaian hari ini, 29 Juni 2026, untuk Antam, UBS, dan Galeri 24 bergerak bervariasi. Simak daftar harga jual dan buyback lengkapnya.
Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi digital dan AI dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan pada forum APEC Tourism Ministerial Meeting 2026.