Perkuat Penanaman Nilai-Nilai Pancasila pada Masyarakat, Kesbangpol DIY Gelar Sinau Pancasila

Harianjogja.com, BANTUL—Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) DIY menggelar Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kalurahan Bawuran, Kapanewon Pleret, Senin (25/11/2024). Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat penanaman nilai-nilai Pancasila pada masyarakat.

Analis Wawasan Kebangsaan Bakesbangpol DIY, Yulia Tri Wibawati menyampaikan Pemda DIY telah memiliki Perda No.1/2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Perda tersebut digunakan sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan untuk peningkatan pengamalan nilai-nilai Pancasila. Perda tersebut dibentuk dengan berpedoman pada Permendagri No.71/2012 tentang Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Dengan Perda tersebut, pihaknya menggelar Sinau Pancasila dan Pendidikan Wawasan Kebangsaan di setiap wilayah di DIY.  “Sesuai Perda DIY [No.2022, Sinau Pancasila bisa menanamkan nilai- nilai Pancasila dalam masyarakat, memperkuat terwujudnya Keistimewaan DIY, dan terciptanya persatuan dan kesatuan,” katanya.

Anggota DPRD DIY, Ispriyatun Katir Triatmojo menyampaikan Pancasila merupakan Dasar Negara, ideologi bangsa, dan falsafah hidup berbangsa dan bernegara.

Itulah sebabnya, negara memiliki tanggung jawab untuk melestarikan pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Katir menuturkan pihaknya bersama dengan Pemda DIY menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pancasila untuk meningkatkan pengamalan pancasila. “Tujuannya untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada masyarakat dan mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta Tanah Air,” katanya. 

Selain itu, menurutnya Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pancasila juga akan menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dia berharap dengan keberagaman yang ada di Indonesia, antara lain dari segi suku, ras, agama, golongan, kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda dapat muncul toleransi antarsesama.

Dari situ, kerukunan dan ketentraman masyarakat diharapkan dapat tercipta. “Sehingga [dengan adanya kerukunan dan  toleransi] masyarakat DIY menjadi masyarakat yang berkarakter unggul dan berjiwa pancasila,” ujarnya. 

Sementara Kepala Bidang Kerja Sama dan Advokasi Pusat Studi Pancasila (PSP) UGM, Diasma Sandhi Swandaru menyampaikan ketika Pancasila dipandang sebagai Dasar Negara, maka lembaga pemerintah memiliki kewajiban untuk melaksanakannya dalam bentuk kebijakan dan anggaran yang memiliki tujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

Dia menilai, lembaga pemerintah yang terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan legitimasi dari rakyat, sehingga kesejahteraan rakyat harus menjadi tujuan utama mereka.

Sementara, menurutnya, implementasi pancasila sebagai pandangan hidup masyarakat dapat terlihat dalam aktivitas sehari-hari. “Untuk masyarakat, Pancasila sebagai way of life atau pandangan hidup, warga tidak perlu mengatakan telah melaksanakan Pancasila, tetapi esensinya Pancasila dapat dilihat dari kebiasaan masyarakat,” katanya.

Adapun, Ketua Pusat Studi Bela Negara (PSBN) UPN Veteran Yogyakarta, Bambang Wicaksono menyampaikan wawasan kebangsaan merupakan konsep cara pandang yang dilandasi kesadaran diri sebagai warga suatu negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari kesadaran tersebut, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta Tanah Air.  “Masyarakat diharapkan memiliki nilai dasar bela negara yaitu cinta Tanah Air, kesadaran berbangsa dan bernegara, dan setia pada Pancasila sebagai ideologi negara.” katanya. 

Kemudian, masyarakat diharapkan juga memiliki nilai dasar bela negara berupa rela berkorban untuk bangsa dan negara serta memiliki kemampuan awal bela negara. 

Sementara Perwakilan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Retno Dwi Hastuti menyampaikan Indonesia merupakan negara yang beragam. Menurutnya keragaman tersebut terlihat dari adanya ribuan suku, etnis, bahasa, pulau dan jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Dia menilai, keragaman tersebut ada memunculkan perbedaan.

Menurutnya, perbedaan dalam keberagaman tersebut seharusnya disatukan, sehingga Indonesia menjadi negara yang selaras dan harmonis. “Keharmonisan bangsa Indonesia memerlukan proses penyatuan untuk berbagai macam perbedaan yang ada, hal itu disebut sebagai integrasi nasional,” katanya. 

Dia menuturkan integrasi nasional menggambarkan proses persatuan wilayah yang didalamnya terdapat berbagai perbedaan. Menurutnya, ketika integrasi nasional terjadi, maka persatuan dan kesatuan negara dapat tercapai sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 

Sementara Lurah Bawuran, Supardiono menyampaikan melalui kegiatan tersebut, nilai-nilai Pancasila diharapkan akan terus hidup di masyarakat. "Kelima sila Pancasila dalam keseharian harus kita jalankan. Sebagai warga negara bagaimana Pancasila selalu di dada kita," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News