DPRD Kota Jogja Mendorong Program Makan Bergizi Gratis Bisa Gandeng Pengusaha Lokal

Harianjogja.com, JOGJA—Jajaran eksekutif maupun legislatif di Kota Jogja masih bersiap dalam menjalankan program makan bergizi gratis (MBG) yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat.

DPRD Kota Jogja mendorong program ini untuk bisa menggandeng pengusaha lokal. Besarnya kebutuhan konsumsi untuk program MBG ini bisa menggulirkan ekonomi di Kota Jogja jika tersistem dengan baik. Dengan demikian multiplier effect diharapkan terjadi. Di satu sisi terjadi perbaikan gizi, di sisi lain ekonomi juga tumbuh.

"Kami di DPRD sangat berharap para pihak yang mendapatkan kesempatan dari pemerintah pusat untuk menjadi penyedia MBG bisa memberdayakan UMKM sehingga setiap titik yang menjadi dapur, masyarakat di sekitarnya dapat tumbuh ekonominya,” ujar Wakil Ketua I DPRD Kota Jogja Sinarbiat Nujanat, Jumat (6/12/2024).

Sinar mengatakan, pihaknya kini tengah menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Namun, yang pasti kini DPRD Kota Jogja telah melakukan persiapan berupa refocusing anggaran. Dia menyebut APBD yang dialokasikan untuk program MBG mencapai Rp 90 miliar.

BACA JUGA: Pemberlakuan PPN 12 Persen, Pemerintah Siapkan Aturan untuk Pengecualian

Sebesar Rp75 miliar di antaranya digunakan untuk keperluan pembelian bahan makanan. Sedangkan Rp 15 miliar digelontorkan untuk biaya tak terduga. “Kami menunggu juknis dari Pemerintah Pusat,” tuturnya.

Disinggung soal porsi MBG yang disebut dianggarkan sebesar Rp 10 ribu, Sinar mengatakan pihaknya masih menunggu instruksi lanjutan. Sebab, dia mengatakan anggaran akan kembali dipecah untuk beberapa keperluan. Mulai dari gaji tenaga, listrik, air, maupun biaya lain selain keperluan bahan makanan.

"Untuk anggaran yang Rp 10 ribu masih menunggu kepastian, apakah hanya untuk menu makanan atau termasuk gaji pegawai dan sebagainya," ungkapnya.

Penjabat Wali Kota Jogja Sugeng Purwanto memastikan anggaran MBG tak akan mempengaruhi anggaran pada sektor penting di Kota Jogja, seperti sektor pendidikan, inrastruktur, ataupun penanganan sampah. Penghematan dilakukan pada hal yang memang bisa dieliminir.

"Harapannya refocusing pun tidak mengganggu rutinitas, tidak mengganggu hak masyarakat, tapi memang ada mercusuar-mercusuar kegiatan yang awalnya memang terkondisi, tapi ini terpaksa dihilangkan terutama yang sifatnya sporadis, tidak rutin, dan tidak long term," ungkapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News