ZIWBK dari KemenPANRB, Bukti Keberhasilan BKKBN DIY Wujudkan Jajaran yang Bersih dan Akuntabel

JAKARTA—Tepat pada peringatan Satu Dekade Zona Integritas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menganugerahkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) kepada Perwakilan BKKBN DIY.

Penghargaan itu diterima Kepala Perwakilan BKKBN DIY Mohamad Iqbal Apriansyah di Assembly Hall Birawa Hotel Bidakara Jakarta, Rabu (11/12/2024).

Predikat WBK ini merupakan pengakuan kepada unit kerja Eselon 2 yang telah mampu menunjukkan berbagai perubahan dan inovasi dalam pelayanan kepada stake holders serta berhasil menerapkan manajemen anti korupsi di unit kerjanya.

Selain Perwakilan BKKBN DIY, penghargaan tahun ini juga diberikan kepada tiga Perwakilan BKKBN lainnya, yaitu Aceh dan Bali untuk kategori WBK serta Perwakilan BKKBN Jawa Barat untuk kategori Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Sesuai Peraturan Menteri PANRB No.90/2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi ZI WBK/WBBM (diubah terakhir dengan Permen PANRB No.5/2024, predikat menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.

Sebagaimana disampaikan MenPANRB sesaat sebelum menyerahkan penghargaan, dari 1.329 Unit Kerja yang diusulkan oleh 67 Kementerian/Lembaga dan 221 Pemerintah Daerah, setelah dilakukan evaluasi administrasi dan bukti kelengkapan serta paparan dan peninjauan langsung terhadap unit kerja terseleksi, maka ditetapkanlah 231 Unit Kerja yang berhak menyandang Predikat WIBK dan WBBM.

BACA JUGA: DPRD Kota Jogja Dorong Keseriusan Penanganan Sampah 2025

“Untuk kami memperoleh predikat WBK tidaklah mudah. Prosesnya panjang dan membutuhkan komitmen tidak hanya di tingkat pimpinan namun juga seluruh jajaran, termasuk karyawan non-ASN,” ungkap Iqbal setelah menerima penghargaan.

Selama lebih dari lima tahun terakhir mulai tahun 2019 BKKBN DIY telah berupaya keras memenuhi seluruh enam area perubahan yang dipersyaratkan. Sejumlah kriteria ZI WBK juga telah dicapai, diantaranya seluruh ASN telah melaporkan LHKASN, seluruh Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan telah dipenuhi, mencapai nilai survei IPAK 3.82 dan IPKP 3.61 serta terpenuhinya nilai AKIP.

“Seluruh ASN kami juga mengikuti Pelatihan Anti Korupsi dan Pelatihan Manajemen Risiko secara daring, dan lulus seratus persen,” kata Iqbal.

Perwakilan BKKBN DIY memiliki banyak inovasi program yang telah berjalan dan tidak sedikit yang kemudian diadopsi menjadi program di tingkat nasional, salah satunya adalah Program Sekolah Lansia yang juga sempat dikunjungi oleh Tim Penilai Nasional Kemenpan-RB pada masa penilaian beberapa waktu yang lalu.

Jajaran pimpinan Perwakilan BKKBN DIY dinilai mampu menjadi role model serta agent of change dalam upaya pemberian pelayanan yang prima kepada masyarakat serta pembangunan good governance.

Dengan telah diraihnya predikat WBK, selanjutnya Perwakilan BKKBN DIY akan terus melakukan perbaikan dan melanjutkan upaya untuk mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Selesai acara, keempat Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi yang mempeeroleh penghargaan diterima Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji di ruang kerjanya. Menteri Wihaji memberikan ucapan selamat dan menyampaikan apresiasi atas keberhasilan tersebut, yang kebetulan diraih masih dalam suasana memperingati Hari Anti Koruspsi Sedunia (HAKORDIA). (***)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News