30% Pasangan Usia Subur di Jogja Pilih Tak Ber-KB, Ini Penyebabnya

Harianjogja.com, JOGJA—Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja mencatat baru ada sekitar 60% pasangan usia subur di Jogja yang sudah mengakses KB. Dengan begitu, lebih dari 30%  pasangan usia subur masih belum mengakses KB.

DP3AP2KB Kota Jogja mencatat 30% pasangan itu merupakan pasangan usia subur yang ingin anak segera, ingin anak ditunda, tidak ingin punya anak lagi, dan hamil.

Kabid Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga DP3AP2KB Kota Jogja, Herristanti menuturkan selain karena beberapa alasan itu, jumlah peserta KB aktif yang belum bisa mencapai 100% ini disebabkan tingginya angka unmet need yang mencapai 13%.

Ini merupakan kondisi di mana pasangan menikah tidak ingin menambah anak lagi dalam kurun waktu lebih dari satu tahun, tapi juga tidak menggunakan alat kontrasepsi. Herristanti mengatakan, kondisi ini seharusnya termasuk dalam infertilisasi dan diharapkan untuk bisa mengakses KB.

“Meskipun, jika ingin tetap menambah anak lagi akan kita lihat. Jangan sampai 4 terlalu, yakni [usia] terlalu muda, [anak] terlalu banyak, [ibu] terlalu tua, dan [jarak kelahiran] terlalu dekat,” ujar Herristanti ditemui seusai gelaran Forum Diskusi Publik DP3AP2KB di Hotel Abadi, Kamis (10/10/2024).

Di sisi lain, dia mencatat pasangan usia subur yang mengakses kontrasepsi berupa streril atau metode operasi Wanita (MOW) dan metode operasi pria (MOP) terbilang cukup banyak.

Bahkan, sudah ada pasangan yang mengantre untuk melakukan MOP dan MOW. Herristanti mengatakan tahun ini setidaknya sudah ada 56 wanita yang menjalani MOW dan 10 pria yang menjalani MOP.

Seluruhnya dinilai telah memenuhi target. Dia menambahkan, tingginya angka MOP dan MOW ini tak lepas dari upaya edukasi yang dilakukan oleh DP3AP2KB. Selain itu, pihaknya juga turut memberikan insentif bagi warga yang menghendaki steril.

“Ada dana dari bantuan operasional keluarga berencana sebesar Rp450.000 dan APBD Kota Jogja sebesar Rp550.000. Jadi, total insentif adalah Rp1 juta,” ujarnya.

Herristanti menuturkan pihaknya rutin menjalin kerja sama dengan rumah sakit di Kota Jogja dalam rangka pemberian pelayanan KB.

BACA JUGA: Tantangan GenRe Menuju Indonesia Emas, 1 dari 3 Remaja Indonesia 10-17 Tahun Miliki Masalah Kesehatan Mental

Tak hanya di rumah sakit, pelayanan KB juga bisa diakses di puskesmas secara gratis. Herristanti tak menampik beberapa stigma negatif tentang alat kontrasepsi juga masih berkembang di masyarakat. Misalnya, adanya anggapan alat kontrasepsi IUD dan implan yang akan bergeser-geser dan cenderung tidak aman.

Untuk menepis berbagai stigma negatif itu, DP3AP2KB juga gencar menggandeng ahli untuk memberikan sosialisasi. “Kami lakukan edukasi, kita sering hadirkan SPOG, itu rumor yang tidak benar.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.