Mensos Beberkan Cara Mengubah Data Penerima Bansos yang Tidak Akurat

Harianjogja.com, SLEMAN—Menteri Sosial, Saifullah Yusuf memastikan program satu data akan segera selesai. Diharapkan dengan adanya satu data ini untuk mewujudkan mimpi Presiden Prabowo Subianto agar wong cilik iso gemuyu atau orang kecil bisa berbahagia.

“Selalu ditekankan agar wong cilik iso gemuyu dan salah satu kuncinya adalah keterbukaan layanan dan kesetaraan,” kata Gus Ipul, sapaan akrabnya saat menghadiri peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional di Gedung Serba Guna Sleman, Rabu (18/12/2024).

Menurut dia, keberadaan data ini sangat penting. Gus Ipul tidak menampik, banyak data yang dimiliki setiap Kementerian. Dia mencontohkan, di Kementerian sosial terdapat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Adapun di instansi lain juga memiliki data sendiri , pemerintah daerah memiliki sendiri dan lainnya. “Data ini menjadi masalah sehingga sering tidak akurat, makanya ada upaya sinkronisasi menuju data Tunggal. Satu data ini nantinya yang menjadi acuan dalam berbagai program,” katanya.

Hingga sekarang, sambung Gus Ipul, BPS sedang menyelesain sinkronisasi data ini. Diharapkan segera terselesaikan sehingga nantinya bisa menjadi acuan secara nasional. “Mudah-mudahan dengan data Tunggal ini, maka data yang dimiliki semakin akurat,” katanya.

Mengenai adanya ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial, mantan Wali Kota Pasuruan ini tidak menampil hal tersebut. Meski demikian, dia memastikan keberadaan data bersifat dinamis sehingga bisa diubah agar bisa lebih akurat.

Menurut dia, perubahan bisa dilakukan dengan dua cara. Cara pertama, melalui mekanisme perubahan berjenjang mulai dari kalurahan, kabupaten, provinsi untuk kemudian diajukan ke Kementerian. Cara kedua, lanjut Gus Ipul, dapat dilakukan melalui aplikasi cek bansos di Kemensos. Keberadaan aplikasi ini tidak hanya untuk mengusulkan data penerima baru, tapi juga mengganti penerima yang dirasa tidak tepat sasaran.

“Selama ini kebanyakan hanya untuk pengusulan, padahal juga bisa dipergunakan penghapusan karena tidak akurat. Namun, prosesnya harus dilengkapi bukti-bukti pendukung yang kuat,” katanya.

BACA JUGA: Penyaluran Dana CSR dari Forum TJSP Sleman Mencapai Rp16 Miliar Tahun Ini

Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mendukung penuh program yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial. Menurut dia, program ini akan memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan di kabupaten. “Program dari Pemerintah Pusat sangat penting karena jadi bagian upaya pengentasan kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di satu sisi, kami juga punya program yang dijalankan sehingga harus ada sinkronisasi data agar penyaluran bisa tepat sasaran,” katanya.

Dia mencontohkan, di Sleman ada program Jaring Pengaman Sosial dengan alokasi sebesar Rp13,3 miliar di 2024. Program ini disediakan untuk mengakomodasi warga yang belum menerima bantuan sama sekali. “JPS difokuskan untuk masalah Pendidikan, kesehatan dan permasalahan sosial,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.