Advertisement
Ketua Umum PP Muhammadiyah Dorong agar Upaya Pemberantasan Korupsi Dilakukan oleh Seluruh Pihak
Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nasir. - Harian Jogja/Stefani Yulindriani
Advertisement
Harianjogja.com, BANTUL—Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nasir mengapresiasi kemauan Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan upaya pemberantasan korupsi.
Namun, upaya tersebut perlu mendapat dukungan semua pihak. "Presiden maksudnya [memberantas] koruptor yang ada di luar negeri, kita ikuti maksud beliau. Sebenarnya, komitmen beliau pemberantasan korupsi dan mengejar koruptor hingga ke Antartika tinggi," ujarnya seusai pelantikan rektor UMY di Gedung Student Dormitory pada Senin (30/12/2024).
Advertisement
Namun, Haedar menilai, kemauan Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi perlu mendapat dukungan semua pihak. "Tinggal bagaimana ini menjadi political will [kemauan politik] yang didukung seluruh institusi, sehingga pemberantasan korupsi menjadi sistemik," ujarnya.
Dia menilai komitmen dari berbagai lembaga negara di ranah eksekutif, legislatif, dan yudikatif diperlukan untuk melakukan pemberantasan korupsi di berbagai lini. Hal itu karena, menurut Haedar, kini korupsi dapat ditemukan di berbagai elemen. "Korupsi ini kayak penyakit yang mewabah, kronis, kayak semua elemen di tubuh kita sudah kena penyakit," ujarnya.
Sementara Juru Bicara Komisi Yudisial, Mukti Fajar Nur Dewata menuturkan pihaknya akan mendalami putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat terkait dengan kasus korupsi yang melibatkan Harvey Moeis.
Dia mengungkapkan upaya tersebut dilakukan bukan karena laporan dari masyarakat, tetapi inisiatif dari Komisi Yudisial.
Dia menilai, kasus tersebut sudah menyedot perhatian publik, sehingga pihaknya akan mendalami putusan hakim tersebut. "Kami telah memantau dan mempelajari putusan, bahwa yang menjadi fokus Komisi Yudisial terkait dengan penyimpangan etik, adakah pelanggaran etik ketika para hakim mengambil keputusan," katanya.
Dia menilai perhatian publik yang meningkat dengan adanya putusan tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial kepada pengadilan. Karena itu, pihaknya pun berupaya agar para hakim memiliki profesionalisme dan integritas dalam memutus perkara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Sekolah Seni Diusulkan Dibangun di Kapanewon Paliyan Gunungkidul
Kelok Mertan View Kulonprogo Jadi Panggung Baru Wisata Berbasis Kereta Api
Pemkab Sleman dan Klaten Teken Perjanjian Pengelolaan Air di Wilayah Perbatasan, Ini Tujuannya
Jadwal Perpanjangan SIM di Kulonprogo Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Gunungkidul Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025
Cek Jalur Trans Jogja Terbaru Hari Ini
Jadwal Perpanjangan SIM di Bantul Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025
Prakiraan Cuaca di Jogja Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025, Cerah hingga Hujan Ringan
Advertisement
Jadwal Perpanjangan SIM di Sleman Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025
Syarat dan Jadwal Perpanjangan SIM di Jogja Hari Ini, Jumat 2 Mei 2025
Jadwal Bus Damri di Jogja Hari Ini, Cek Lokasi Keberangkatannya
Jadwal Perpanjangan SIM Ditlantas Polda DIY Selama Mei 2025
Advertisement
Jadwal Kereta Bandara YIA Jogja, Jumat 2 Mei 2025, Paling Pagi Pukul 04.20 WIB dari Stasiun Tugu Jogja
Berita Pilihan
Advertisement
Momentum May Day, Ahmad Luthfi Berdayakan Buruh Melalui Koperasi
Advertisement
Asyiknya Interaksi Langsung dengan Hewan di Kampung Satwa Kedung Banteng
Advertisement
Berita Populer
- Kecelakaan Lalu Lintas, Pengendara Vario Menabrak Pejalan Kaki di Jalan Affandi Depok Sleman
- Demo Hari Buruh 1 Mei 2025 di Jogja: Massa Aksi Mulai Penuhi Simpang Tugu Jogja
- Bupati: Warga Yang Punya Masalah Tanah, Silakan Lapor ke Bagian Hukum Pemkab Bantul
- Polda DIY Sudah Periksa 8 Orang Terkait Kasus Mafia Tanah yang Menimpa Mbah Tupon
- Tim Pembela Mbah Tupon: Pekan Depan Sudah Ada Tersangka
Advertisement
Advertisement
