Bupati: Warga Yang Punya Masalah Tanah, Silakan Lapor ke Bagian Hukum Pemkab Bantul

Harianjogja.com, BANTUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul memastikam tidak membuka posko pengaduan kasus mafia tanah. Pemkab justru mengimbau kepada warganya untuk melapor ke Bagian Hukum Setda Bantul apabila ada persoalan pertanahan.

"Masyarakat yang menghadapi kasus-kasus seperti ini [kasus pertanahan] silakan ya, silakan datang ke kantor bupati untuk meminta pembelaan. Jadi, bagian hukum Pemerintah Kabupaten Bantul itu memang menyediakan anggaran untuk melakukan advokasi terutama bagi yang miskin. Yang tidak mampu apa namanya membayar advokat," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, di Kantor Bupati Bantul, Kamis (1/5/2025).

Menurut Halim, pihaknya tidak mengenal namanya no viral no justice. Sebab, selama ini bagian hukum Pemkab Bantul terus melakukan advokasi terhadap aduan dari masyarakat.

"Yang tidak viral itu banyak. Coba saja lihat kasus-kasus semacam ini. Jadi mungkin ada benarnya no viral no justice itu tetapi kita tidak kita abaikan lah," ungkap Halim.

Halim mengatakan, semua yang dilaporkan ke Pemkab Bantul akan ditindak lanjuti karena Pemkab punya tim hukum yang dikoordinatori oleh Kabag Hukum, Suparman.

"Nah, sehingga apa yang dilaporkan kepada kami kasus-kasus di luar Mbah Tupon itu juga pasti kami proses, pasti kami bela kalau benar gitu. Nah, karenanya kami menyerukan kepada masyarakat Bantul, kalau ada masalah yang terkait dengan pertanahan, silakan datang ke kami," kata Halim.

"Viral atau tidak viral pasti kami bela. Karena kami punya tim, kami punya anggaran," tandas Halim.

Selain itu, Halim menyatakan Pemkab juga kerja sama dengan lembaga-lembaga advokasi. Selain itu Pemkab Bantul juga punya anggaran untuk menyewa advokat atas nama pemerintah, dan melakukan pembelaan.

"Dan di tim hukum kami itu sudah sering melakukan advokasi seperti ini. Baik viral maupun tidak viral. Ya, no viral there is still justice," ungkap Halim.

Terkait kasus Mbah Tupon, Halim mengungkapkan, pada Selasa (29/4/2025), sudah dilakukan penandatanganan surat kuasa pemberian kuasa kepada sekelompok pihak termasuk di dalamnya pemerintah untuk melakukan advokasi Mbah Tupon.

"Namanya, tim pembela Mbah Tupon beralamat di kantor Bupati Bantul. Terdiri dari berbagai unsur. Karena kita juga mengakomodir orang-orang yang peduli pada Mbah Tupon. Ada 12 unsur yang terlibat," ungkap Halim.

Oleh karena itu, Pemkab akan  segera melakukan rapat-rapat untuk menginvestigasi,  membuka hasil investigasi, karena di lapangan masih banyak versi. Nantinya tim pembela Mbah Tupon akan kerucutkan hasilnya.

"Untuk yang mengalami kasus seperti Mbah Tupon, silakan laporkan ke kami. Lah kalau enggak dilaporkan ke kami, mana kami tahu?," ucap Halim.

Sebelumnya, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih mengatakan, sejak kasus mafia tanah dengan korban Mbah Tupon terungkap, dirinya telah meminta kepada asisten bidang pemerintahan dan Kabag Hukum untuk membentuk tim advokasi.

"Ya, tim advokasi kita siapkan secara gratis cuma-cuma dengan dukungan lawyer-lawyer yang apa ditunjuk oleh pemerintah. Sehingga saya menjamin kasus ini akan terus kita kawal sampai hak-hak Mbah Tupon itu dikembalikan," kata Halim, Selasa (29/4/2025).

"Golnya adalah kembalinya hak-hak Mbah Tupon sesuai dengan fakta-fakta yang terkuak  dan sesuai dengan kebenaran yang nyata," imbuh Halim.

Menurut Halim, Pemkab nantinya akan melakukan investigasi yang objektif terkait kasus yang dialami Mbah Tupon. Karena saat ini banyak versi yang berkembang.

"Maka kami harus hati-hati, harus diinvestigasi secara objektif karena masalah hukum ini jangan ada yang dirugikan," terang Halim.

Halim menambahkan, saat ini pihaknya menyerahkan proses hukum yang berjalan terkait kasus Mbah Tupon.

"Sehingga biarlah tim hukum Pemkab Bantul itu melakukan kerjanya dan kita sudah biasa melakukan penanganan kasus seperti ini.

Karena Pemkab kan itu kan punya lawyer yang kita perbantukan kepada masyarakat. Jadi masyarakat itu bisa meminta pemerintah untuk melakukan pembelaan advokasi," tandas Halim.

Sebelumnya, Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kabupaten Bantul memblokir internal sertifikat Mbah Tupon dan akan memanggil Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Anhar Rusli terkait beralihnya nama sertifikat tanah dari Mbah Tupon ke Indah Fatmawati.

Hal ini diungkapkan oleh Kepala Kantor ATR/BPN Kabupaten Bantul Tri Harnanto di kantornya, Selasa (29/4/2024).

"Kamk amankan warkah-warkah (dokumen) pemecahan, kemudian warkah peralihan, dan warkah pelekatan hak tanggungan ini sudah kita amankan," kata Tri.

Tri menambahkan, ATR/BPN Kabupaten Bantul kemudian  telah berkoordinasi ke Kalurahan Bangunjiwo, dan Pemkab Bantul, untuk mendapatkan informasi dan menentukan langkah selanjutnya. Tak sampai disitu, Tri mengungkapkan jawatannya juga telah mendatangi kantor PPAT atau notaris, Anhar Rusli yang beralamat di Pasar Niten, Kabupaten Bantul.

"Saat kami datangi PPAT, dan fakta di lapangan kantor itu tutup sehingga kami tidak bisa menggali informasi, dan sudah kami laporkan ke Kakanwil ATR/BPN," jelas dia.

Meski demikian, Tri mengaku pihaknya tetap akan memanggil PPAT atau notaris Anhar Rusli untuk dimintai keterangan dalam forum majelis pembinaan dan pengawasan.

"Pemanggilan ini dalam konteks majelis pembinaan dan pengawasan PPAT. Sehingga akan didapatkan keterangan terkait peristiwa ini. Dari sana nanti akan didapatkan keterangan mengenai pelanggaran apa yang dilakukan," kata Tri.

Menurut Tri, apabila dalam proses hukum yang dilakukan oleh Polda DIY dan ditemukan adanya pelanggaran dari PPAT Anhar Rusli, maka ATR/BPN Bantul akan mencermati pelanggaran apa yang dilakukan. Sebab, ada beberapa tingkatan sanksi yang bisa diberikan apabila PPAT terbukti bersalah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri nomor 2 tahun 2018 tentang pembinaan dan pengawasan PPAT.

"Sesuai dengan ketentuan tersebut ada sanksi. Ada tahapan mulai dari teguran, tertulis, lalu pelanggaran ringan itu ada hukuman antara 3 bulan sampai 2 tahun tidak boleh melakukan aktivitas," kata Tri.

Kemudian untuk kategori pelanggaran berat, Tri menyebut PPAT tersebut bisa  dikenakan sanksi berat. "Bisa berupa penghentian tidak dengan hormat," katanya.

Kasus penipuan dan penggelapan tanah milik warga Ngentak, Bangunjiwo, Kasihan itu terkuak setelah tanah seluas 1.655 meter persegi milik Tupon, 68 tiba-tiba berganti nama dan dijaminkan ke Bank.

Anak dari Tupon, Heri Setiawan, 31, mengatakan, awalnya, Tupon yang memiliki lahan seluas 2.100 meter persegi hendak menjual tanahnya seluas 298 meter persegi pada 2020.

Tanah tersebut dibeli oleh Bibit Rustamta. Tupon, kata Heri juga memberikan tanah seluas 90 meter persegi, dengan pertimbangan tanah yang dibeli oleh Bibit Rustamta itu tidak memiliki akses jalan.

Selain itu, Tupon juga memberikan tanah seluas 54 meter kepada pengurus RT untuk dijadikan gudang RT seluas 54 meter persegi.

"Terus dipecah," katanya.

Untuk besaran nilai penjualan tanah seluas 298 meter persegi, BR membelinya Rp1 juta permeter. Bibit membayar kepada Tupon dengan jalan diangsur tanpa jatuh tempo.

Adapun besaran uang angsuran pertama yang dibayarkan oleh Bibit dan diterima oleh Tupon adalah senilai Rp5 juta.

Di sisi lain,  proses jual beli dan pecah sertifikat sudah rampung. Namun, ucap Heri, Bibit masih memiliki utang pembayaran tanah senilai Rp35 ke juta ke Tupon.

Lalu, Bibit menawarkan utangnya ke Tupon untuk dilunasi dalam bentuk membiayai pecah sertifikat Tupon yang seluas 1.655 meter persegi. Sertifikat dipecah menjadi jadi empat bagian yaitu untuk Tupon dan ketiga anaknya.

Dalam perkembangannya, kata Heri, sertifikat itu ternyata dibalik nama atas nama Indah Fatmawati. "Sertifikat itu diagunkan ke bank," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News