Turunkan Angka Pengangguran, Pemkab Gelontorkan Rp2,9 Miliar untuk Balai Latihan Kerja Sleman

Harianjogja.com, SLEMAN—Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Sleman bertambah hingga Rp700 juta. Dengan begitu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman menggelontorkan total Rp2,973 miliar pada 2025.

Sekretaris Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Sleman, Erny Maryatun mengatakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) terus berupaya untuk mengurangi Tingkat Tengangguran terbuka (TPT) di Bumi Sembada. TPT merupakan perbandingan antara jumlah penganggur dengan jumlah angkatan kerja.

BACA JUGA: BPS Catat Angka Pengangguran Bertambah Jadi 7,47 Juta Orang

Salah satu upaya tersebut Pemkab lakukan dengan menggelar pelatihan di UPTD BLK. UPTD ini setiap tahunnya mendapat alokasi anggaran dukungan dalam pengembangan kompetensi peserta.

“Supporting APBD 2024 untuk UPTD BLK 2024 itu sekitar Rp2,251 miliar. Kalau 2025 bertambah jadi Rp2,973 miliar,” kata Erny ditemui di Kantornya, Kamis (2/1).

Sebenarnya, kata dia UPTD mendapat alokasi Rp3,2 miliar pada 2025. Sebab ada program makan bergizi gratis, ada pengurangan alokasi anggaran. Anggaran UPTD tersebut akan digunakan untuk belanja modal alat pelatihan.

Dia melanjutkan, Dinas juga bekerja sama dengan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta dalam mengembangkan kompetensi pencari kerja khusus untuk warga Sleman. Peserta LPK berasal dari hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kapanewon dan Pokok Pikiran (Pokir) Dewan.

Setelah peserta BLK dan LPK selesai menjalani pelatihan. Bidang Penempatan Tenaga Kerja di Dinas akan memberikan sosialisasi mengenai Pasar Tenaga Kerja Keliling. Dinas akan membantu peserta pelatihan untuk mengakses lowongan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi pasca pelatihan.

BACA JUGA: Jumlah Pengangguran DIY Turun 3,32 Ribu Orang pada Agustus 2024

Data peserta akan terunggah di sistem SIAPkerja Kementerian Tenaga Kerja. Perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja akan mengakses dan merekrut pekerja melalui sistem ini.

Biasanya, Dinas akan memberi informasi mengenai loker di sektor formal. Sedangkan banyak peserta pelatihan yang memilih untuk bekerja di sektor informal sebagai wiraswasta.

“Seperti perempuan yang kebanyakan ngurus rumah memilih informal. Dari sini, lulusan BLK yang memilih wiraswasta, kami bantu juga dari sisi modal bekerja sama dengan UPT Pengelolaan Dana Penguatan Modal. Kami beri rekomendasi untuk pinjaman lunak, untuk modal usaha. Kalau mau jadi Pekerja Migran Indonesia juga kami fasilitasi,” katanya.

Lulusan BLK dan LPK yang memilih wiraswasta juga akan dibantu melalui program pendampingan. Erny menyebutnya dengan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). TKM akan mendapat bimbingan Tenaga Kerja Swasta (TKS) yang merupakan binaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Lebih jauh, Dinas juga menggelar semacam mini job fair bernama Taxi Pekerja setiap Kamis Pon. Dalam program ini, Dinas mengundang dua hingga empat perusahaan untuk merekrut pencari kerja di Mal Pelayanan Publik.

Badan Pusat Statistik (BPS) Sleman mencatat ada penurunan TPT sejak tiga tahun terakhir. Pada 2022, TPT ada 4,78%, 2023 ada 4,47%, dan 2024 ada 4,13%.

Adapun jumlah penduduk Sleman yang masuk usia angkatan kerja pada periode yang sama, secara berurutan, yaitu 698.907 orang, 657.041 orang, dan 684,783 orang.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News