Wakil Ketua DPRD Bantul Minta Anggaran Makan Bergizi Tetap Rp15.000 per Porsi

Harianjogja.com, BANTUL--Wakil Ketua DPRD Bantul Suradal menilai harga makanan selama uji coba makan bergizi gratis sebesar Rp15.000 per porsi sudah sesuai untuk mencukupi kebutuhan gizi pelajar. Dengan demikian pihaknya meminta agar tidak ada pengurangan dari besaran harga per porsinya

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan harga makanan yang disediakan untuk program makan bergizi gratis Rp15.000 per porsi dinilai mampu mencukupi kebutuhan gizi pelajar.

Dia menilai apabila anggaran untuk penyediaan makanan per porsinya berkurang, menjadi Rp10.000 per porsi, maka dia khawatir makanan yang disediakan tidak layak untuk memenuhi kebutuhan gizi pelajar. 

"Kalau dihitung Rp10.000 dapat apa dengan arahan [proporsi makanan bergizi dalam] makan bergizi gratis? Saya kira kalau Rp10.000 penyedia yang berat [menyediakan menu sesuai anggaran]," ujarnya, Jumat (3/1/2025).

Dia menilai realisasi program tersebut harus menekankan pada kelayakan makanan yang diberikan kepada pelajar. 

"Semono kuwi [Dengan rencana anggaran Rp10.000 per porsi], terus murah-murahan [paket makan bergizi gratis], [dikhawatirkan] tidak berkualitas dan higienis," imbuhnya. 

BACA JUGA: Ini Daftar Menu Makan Bergizi Gratis Tiap Daerah, Rp10.000 per Porsi

Dia pun menyoroti kebutuhan penyediaan makan bergizi gratis untuk ribuan pelajar di Bantul. Menurutnya, tidak semua penyedia mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

"Untuk satu penyedia, sehari ratusan porsi, kalau dengan harga pres-presan setiap hari repot," katanya.

Suradal pun berharap pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat terlibat dalam penyediaan makan bergizi gratis. Dia menilai ribuan UMKM yang ada di Bantul dapat mengambil peran dalam program tersebut. Dia menuturkan UMKM yang ada di Bantul bergerak dalam berbagai sektor, antara lain penyediaan bahan baku, pengolahan makanan, dan pengemasan makanan. 

Selain itu, dia menilai, penyediaan bahan baku makan bergizi gratis juga dapat melibatkan hasil pertanian, dan peternakan yang ada di Bantul. Kemudian, untuk beberapa bahan baku yang tidak dapat disuplai dari dalam daerah, maka dapet didatangkan dari luar Bantul. Dengan begitu, menurutnya uang yang beredar untuk merealisasikan program tersebut dapat memberikan dampak untuk peningkatan ekonomi masyarakat setempat.

Dia pun menekankan, bagi penyedia program makan bergizi gratis tersebut harus memiliki standar dalam pengolahan dan pengemasan makanan. 

"[UMKM yang terlibat sebagai penyedia makan bergizi gratis] Boleh-boleh saja, tapi harus punya standar. Kita menjaga jangan sampai makanan yang kurang baik yang dihidangkan," katanya. 

Meski begitu, Suradal mengaku, sebelumnya pihaknya mengetahui bahwa alokasi anggaran untuk program tersebut rencananya sekitar Rp52 miliar. Dia menilai kebutuhan anggaran yang cukup besar tersebut mau tidak mau harus dialokasikan lantaran kebijakan tersebut merupakan arahan dari pemerintah pusat. 

"Ini program baru, disisi lain ini program pemerintah pusat yang bagus, tetapi nanti tentu disesuaikan [realisasinya dengan ketersediaan anggaran]," ujarnya. 

Sementara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul, Nugroho Eko Setyanto menuturkan pihaknya masih menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait program tersebut. 

"Nantinya [realisasi program makan bergizi gratis] apakah menggunakan penyedia atau katering mana, dan cara pendistribusiannya seperti apa, kami masih menunggu aturan teknisnya," ujarnya. 

Dia pun belum banyak berkomentar terkait rencana penyediaan program tersebut lantaran petunjuk teknis program tersebut belum diterbitkan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.