DP3AP2KB Optimistis Kota Jogja Raih Kota Layak Anak Paripurna

JOGJA—Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja menggelar penguatan Gugus Tugas Kota Layak anak di Hotel Tasneem, Selasa (4/2/2025). Kegiatan ini dilakukan sebagai persiapan verifikasi lapangan penilaian Kota Layak Anak untuk kategori Paripurna.

Kepala DP3AP2KB Kota Jogja Retnaningtyas menuturkan pada 2024 Kota Jogja berhasil meraih kategori Utama yang merupakan kategori tingkat dua setelah kategori Paripurna.

Berdasarkan hasil penilaian pada 2024, Eno, sapaannya mengatakan Kota Jogja hanya melengkapi sedikit nilai yang masih kurang.

Untuk itu, diperlukan penguatan Satgas Kota Layak Anak guna menyempurnakan nilai hingga mencapai kategori Paripurna. "Kami memang masih kategori utama, kategori kedua sebelum ke paripurna. Dari hasil kemarin penilaian kurang sedikit beberapa poin untuk dikuatkan. Kami optimistis 2025 bisa mengejar itu, waktunya masih ada. Tetapi sudah diperbaiki sejak penilaian kemarin," ujar Eno saat ditemui di Hotel Tasneem, Selasa (4/2/2025).

Eno menambahkan, Satgas Kota Layak Anak terdiri dari berbagai pihak. Mulai dari internal Pemkot Jogja yang diwakili oleh setiap OPD, pemangku kelurahan, kemantren, hingga pengadilan, kejaksaan, kementerian agama, APSAI, Puspaga, Forum Anak, dan lembaga lainnya. Eno berharap sinergi yang baik bisa terjalin dari semua pihak. "Harapannya dengan kerja sama bisa memperoleh Kota Layak Anak Paripurna, hak anak bisa terlayani, dan atmosfer layak anak bisa terasa di Kota Jogja," ucap dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Satgas Kota Layak Anak Kota Jogja Agus Tri Haryono menuturkan keberadaan gugus tugas berperan untuk mengoordinasikan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pembangunan kota yang layak bagi anak.

Ini merupakan kolaborasi dan sinergi antarperangkat daerah, serta perangkat daerah dengan instansi vertikal maupun organisasi lainnya.

Dia mengatakan, Kota Jogja sebagai kota layak anak telah menunjukkan komitmen besar dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah bagi anak.

Namun, masih ada berbagai tantangan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab bersama. "Untuk mengatasi tantangan perlindungan anak memerlukan pendekatan bottom up. Kami memastikan satgas tersebut aktif dan responsif sehingga terhindar dari kevakuman. Kader kader harus diberdayakan, seperti kader posyandu, PKK, dan tokoh masyarakat," kata dia.

Agus juga mendorong masyarakat untuk memanfaatkan keberadaan balai RT dan RW yang bisa menjadi pusat aktivitas edukasi anak-anak selama orang tua bekerja. Bisa meliputi pendampingan belajar, kegiatan kreatif seni, kerajinan, olahraga, hingga penyuluhan tentang perilaku positif pada anak-anak.

Di sisi lain, diperlukan juga penguatan peran sekolah. Sebab sekolah dapat menjadi benteng terakhir untuk memastikan anak anak terlindungi. "Warga sekolah juga diharapkan melakukan peningkatan pengawasan selama jam istirahat atau saat menunggu jemputan serta melakukan edukasi kepada siswa mengenai keselamatan diri," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Jogja Solihul Hadi mengatakan pihaknya mendukung penuh terkait penguatan Kota Layak Anak di Kota Jogja. Termasuk bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap hak anak.

Dia berharap tak ada lagi permasalahan yang mengorbankan anak termasuk soal perundungan. "Sesuai dengan apa yang terjadi di masyarakat, bahwa tidak terjadi hal-hal yang bersifat bullying. Kami akan terus mendukung yang menjadi bagian dari program OPD terkait.”

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News