Hipertensi Gunungkidul Tertinggi di DIY Capai 39,25 Persen
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA–Pemda DIY memastikan bahwa program efisiensi anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat tidak akan berdampak pada tenaga honorer di lingkungannya. Pemotongan anggaran pemerintahan sesuai dengan aturan itu hanya menyasar pada beberapa kegiatan yang sudah tertulis seperti diskusi atau FGD, perjalanan dinas, bantuan keuangan dan lainnya.
Sekda DIY, Beny Suharsono menyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer yang sebelumnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Jadi teman-teman yang sebelumnya berseragam putih itu (honorer) telah kami selesaikan pengangkatannya sampai tahap kedua. Tahap pertama administrasi sudah selesai, tinggal tahap kedua yang sedang berlangsung," ujar Beny, Rabu (12/2/2025).
Dengan kebijakan ini, Pemda DIY nantinya akan memiliki tiga kategori manajemen sumber daya manusia, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta tenaga pendukung lainnya seperti tenaga kebersihan dan keamanan.
Selain menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer, Pemda DIY juga tengah merapikan administrasi terkait tenaga kerja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi kebutuhan tenaga di beberapa sektor.
"Misalnya, di wilayah selatan ada Satlinmas Rescue Istimewa yang membutuhkan banyak personel. Kami evaluasi apakah benar-benar dibutuhkan sebanyak itu atau bisa dikurangi," jelasnya.
Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
Beny juga menambahkan bahwa pihaknya tengah mencermati laporan dari tiap instansi yang telah menyerahkan hasil dari kebijakan itu, sehingga ke depan akan diketahui berapa besar penghematan yang dilakukan setelah adanya pemangkasan biaya. "Kami berharap tidak ada kegelisahan di kalangan pegawai terkait dengan efisiensi anggaran," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hipertensi Gunungkidul mencapai 39,25%, tertinggi di DIY. Pemkab memperkuat layanan kesehatan dan penanganan stunting lewat Poskesdes.
Pedagang pasar tradisional Gunungkidul berkurang 30%-40% akibat perdagangan online, pedagang keliling, dan minimnya generasi penerus.
Ekshumasi Sutrimo telah dilakukan. Forensik tak menemukan luka, sementara polisi memeriksa 8 saksi dan menunggu hasil laboratorium.
BKSDA Jateng menerima tiga laporan kemunculan macan sepanjang Januari-Juli 2026 di tengah musim kemarau.
Komisi III DPR menyetujui 14 calon hakim agung dan hakim ad hoc MA setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR.
DPRD Klaten menjadwalkan pemilihan Wabup pada 26 Agustus 2026. Dua nama kader Gerindra berebut kursi yang kosong sejak Februari.