Pabrik Es Kampung Nelayan Merah Putih Poncosari Belum Optimal, Ini Kendalanya
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.
Tenaga Honorer - Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JOGJA–Pemda DIY memastikan bahwa program efisiensi anggaran yang diinstruksikan Pemerintah Pusat tidak akan berdampak pada tenaga honorer di lingkungannya. Pemotongan anggaran pemerintahan sesuai dengan aturan itu hanya menyasar pada beberapa kegiatan yang sudah tertulis seperti diskusi atau FGD, perjalanan dinas, bantuan keuangan dan lainnya.
Sekda DIY, Beny Suharsono menyampaikan, pihaknya telah menyelesaikan proses pengangkatan tenaga honorer yang sebelumnya dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).
"Jadi teman-teman yang sebelumnya berseragam putih itu (honorer) telah kami selesaikan pengangkatannya sampai tahap kedua. Tahap pertama administrasi sudah selesai, tinggal tahap kedua yang sedang berlangsung," ujar Beny, Rabu (12/2/2025).
Dengan kebijakan ini, Pemda DIY nantinya akan memiliki tiga kategori manajemen sumber daya manusia, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta tenaga pendukung lainnya seperti tenaga kebersihan dan keamanan.
Selain menyelesaikan pengangkatan tenaga honorer, Pemda DIY juga tengah merapikan administrasi terkait tenaga kerja. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengevaluasi kebutuhan tenaga di beberapa sektor.
"Misalnya, di wilayah selatan ada Satlinmas Rescue Istimewa yang membutuhkan banyak personel. Kami evaluasi apakah benar-benar dibutuhkan sebanyak itu atau bisa dikurangi," jelasnya.
Evaluasi ini dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran, tanpa mengganggu kinerja pelayanan publik.
Beny juga menambahkan bahwa pihaknya tengah mencermati laporan dari tiap instansi yang telah menyerahkan hasil dari kebijakan itu, sehingga ke depan akan diketahui berapa besar penghematan yang dilakukan setelah adanya pemangkasan biaya. "Kami berharap tidak ada kegelisahan di kalangan pegawai terkait dengan efisiensi anggaran," katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pabrik es KNMP Poncosari Bantul belum optimal karena harga jual dan persaingan es balok, ditambah minimnya hasil tangkapan nelayan.
Satgas PKH menyerahkan Rp13,2 triliun hasil penindakan tahap ke-8 ke Kemenkeu. Penyerahan disaksikan Presiden Prabowo Subianto.
Jelajah Tamanmartani Kulinerun digelar 24–25 Oktober 2026 dengan olahraga, kuliner, budaya, serta konsep living medal berupa bibit tanaman
Kasus ISPA di Kulonprogo mencapai 84.756 hingga pekan ke-39 2026, naik 1,3 kali lipat dibanding periode yang sama tahun lalu.
Prabowo mengungkap rencana perubahan nama BNN menjadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika atau BNPN.
Polsek Sleman mengungkap modus peredaran uang palsu lewat top up uang digital. Pelaku mengaku memakai uang palsu Rp4,5 juta.